KARAWANG, RAKA – Dinas Koperasi dan UKM Karawang memberikan bimbingan teknis kepada 400 orang petugas beserta dengan koordinator terkait penggunaan aplikasi Pendataan Lengkap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PL-KUMKM).
Pejabat Fungsional Ahli Madya di Pengembangan Kewirausahaan Siti Nurdinah Sari menyampaikan, untuk pendataan PL-KUMKM tahun 2024 dibentuk ke dalam sistem informasi data tunggal (SIDT). Anggaran kegiatan berasal dari pemerintah provinsi. “Pelaksanaan Bimtek pendataan PL-KUMKM adalah pelaksanaan yang diturunkan oleh pemerintah provinsi, jadi kita hanya melaksanakan kegiatan dalam rangka pendataan PL-KUMKM tahun 2024. Tujuannya pada saat kita mendapat amanat dari pemerintah pusat yang mempunyai program pendataan PL-KUMKM dalam bentuk Sistem Informasi Data Tunggal. Kita sudah membimtek kan 400 orang petugasnya yang kita sebut sebagai emirator bersama dengan koordinatornya,” ujarnya, Selasa (6/8).
Meski telah selesai memberikan bimbingan, namun belum diperoleh output. Hal itu disebabkan oleh aplikasi yang belum dapat digunakan hingga sekarang. Ia mengaku ketika proses Bintek dilakukan, aplikasi masih dalam kondisi perbaikan. Aplikasi hanya dapat diaktifkan oleh kementerian. “Outputnya belum ada karena penggunaan aplikasi tersebut belum berjalan, jadi kita baru melaksanakan Bimtek. Hanya ada 4 provinsi dengan 61 kabupaten/kota yang melakukan kegiatan ini. Data yang digunakan berasal dari kementerian. Untuk aplikasinya itu kita memang dari resossek, kita akan menginstal aplikasi Satu Data Indonesia. Saat bimtek aplikasinya masih dalam maintenance tetapi kepada emirator sudah kita arahkan untuk bentuknya hanya menunggu untuk diaktifkan oleh kementerian,” jelasnya.
Sari menerangkan, data yang digunakan berasal dari Data Register Sosial Ekonomi pada tahun 2023. Perolehan data tersebut berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Ia melanjutkan perolehan data berasal dari survei yang dilakukan di 30 kecamatan. “Tidak satu kabupaten hanya untuk 267 petugasnya saja berasal dari data register sosial ekonomi (resossek) tahun 2023 bukan pendataan baru pelaku UMKM. Jadi kita mengupdate dan melengkapi data yang ada di resossek. Data resossek dari BPS, daya itu menyebar di 30 kecamatan. Insya Allah peserta sudah paham karena mereka sudah ada yang menjadi petugas tahun 2022,” terangnya.
Meski 90 persen petugas telah memahami terkait hal tersebut, namun ketika membuka aplikasi untuk mendapatkan akun masih mengalami kendala hingga sekarang. Ia mengaku masih menunggu proses dari pihak kementerian untuk mendapatkan akun dan mengakses aplikasi. “Untuk membuka aplikasi karena kita mengikuti dari kementerian, jadi basis datanya berasal dari kementerian. Kita sekarang hanya menunggu saja untuk bisa menggunakan aplikasi, aplikasi tidak dapat langsung digunakan. Harapannya mereka bisa lebih memahami aplikasi itu. Aplikasi ini bukan digunakan untuk umum, aplikasi hanya bisa digunakan untuk petugas,” tutupnya. (nad)
