PURWAKARTA, RAKA – Para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten
Purwakarta mendatangi gedung DPRD Purwakarta. Mereka menyampaikan sejumlah usulan kepada para anggota dewan.
“Kedatangan kita (Apdesi) ke gedung
DPRD ini untuk menyampaikan sejumlah usulan kepada anggota dewan,” kata Ketua DPC Apdesi Kabupaten
PurwakartaTatang Taryana, usai pertemuan di Gedung DPRD Purwakarta, Rabu (27/7).
Tatang mengatakan, sejumlah usulan yang disampaikan diantaranya, para kepala desa tidak mau diintervensi pemerintah daerah terkait pengelolaan keuangan, seperti Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP).
Saat ini, DBHP diintervensi untuk membeli mobil ambulan dan segala macam.
“Untuk saat ini desa ingin ada kewenangan penuh tanpa intervensi terkait pengelolaan keuangan desa. Jangan seperti sebelumnya anggaran DBHP dianjurkan beli mobil ambulan. Ini bukan anjuran tapi intervensi,” ujarnya.
Tatang menambahkan, pemerintah desa juga minta dilibatkan dalam rencana tata ruang. Pasalnya pemerintah desa lebih mengetahui kondisi wilayahnya.
Selain itu, kata Tatang, pihaknya berharap di tahun 2023 nanti akan ada lagi bantuan keuangan.
Sebab, untuk pembangunan pada dua tahun ke belakang semenjak pandemi Covid-19 tidak sesuai dengan rencana kerja yang ada di desa. Dikarenakan adanya intervensi dari pemda dan pusat untuk penanganan Covid-19.
“Nah, kita ingin di tahun 2023 mendatang tidak ada lagi pandemi dan desa sudah punya kewenangan untuk percepatan pembangunan,” jelasnya. (gan)
