KARAWANG, RAKA- Kuota nasional pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun ini berkurang banyak. Tercatat kuota PPPK 2022 secara nasional yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sebanyak 530.028. Itu merupakan data per 6 September 2022.
Pemerintah Kabupaten Karawang telah mengusulkan berbagai formasi PPPK. Kabid Pengadaan dan Pemberhentian ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karawang Taopik Maulana mengatakan, kebutuhan guru di Kabupaten Karawang sangat banyak. Oleh karena itu, meski sudah ada penambahan 435 yang lulus PPPK guru, di Karawang masih kekurangan sekitar 3.000 guru. Sementara formasi kosong untuk guru hanya sekitar 60. Yang akan dilaksanakan di tahap III. “Kita masih kekurangan guru, kebutuhan kita sekitar 3000an, sementara kita masih punya formasi kosong untuk guru sebanyak 60, seleksinya akan dilaksanakan pada tahap 3 tapi belum ada info,” jelasnya, beberapa waktu lalu.
Taopik menambahkan, pada tahun 2022 ini pihaknya telah mengusulkan sebanyak 2.500 formasi. Sebanyak 1.800 diantaranya untuk formasi guru dan 700 untuk PPPK lainnya.
Sementara itu, MenPAN-RB Azwar Anas dalam rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN 2022, Selasa (13/9) mengungkapkan jumlah tersebut merupakan total dari penetapan kebutuhan untuk instansi pusat sebanyak 90.690 dan instansi daerah sebanyak 439.338.
Kebutuhan daerah terinci sebanyak 319.716 PPPK guru, 92.014 PPPK tenaga jesehatan, dan 27.608 PPPK renaga teknis. Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana saat rapat bersama MenPAN-RB Azwar Anas. Berkurangnya kuota PPPK 2022 terutama untuk nakes, menurut Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, karena fakta masih banyaknya daerah yang belum mengajukan formasi PPPK 2022. Ini aneh, mengingat cukup banyak Pemda yang membutuhkan PPPK, salah satunya formasi tenaga kesehatan (nakes). “Saat ini masih terdapat masalah kekosongan dan distribusi tenaga kesehatan yang belum merata,” kata Bima Haria Wibisana.
Dia menyebutkan beberapa daerah masih banyak yang kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis Bima menerangkan sejumlah instansi pemerintah daerah dan pusat telah mengajukan formasi PPPK tenaga kesehatan tahun 2022 ke KemenPAN-RB. Namun, masih banyak juga pemerintah daerah yang belum mengajukan formasi PPPK 2022. “Masih perlu dipastikan terkait validitas data yang sudah masuk serta model seleksi PPPK tenaga kesehatan yang akan dilakukan,” ucap Bima.
Untuk formasi tenaga teknis, tambah Bima memang tidak terlalu banyak karena pemerintah memprioritaskan pada guru dan nakes lebih dahulu. “Dibuat bertahap agar bisa terurai masalah honorer ini,” tegas Bima Haria Wibisana.
Sebelumnya KemenPAN-RB telah menetapkan kebutuhan CPNS maupun PPPK 2022. Penetapan tersebut tertuang dalam KepmenPAN-RB Nomor 264 Tahun 2022. Aba Subagja, asdep Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur KemenPAN-RB mengungkapkan formasi CPNS, PPPK guru, nonguru untuk tahun anggaran 2022 sebanyak 1.200.429. “Ada penambahan formasi ASN khususnya PPPK setelah kami meminta Pemda mengajukan usulan formasi, meskipun ada juga yang menolak. Namun, setelah didemo honorer baru mengajukan usulan,” terangnya. (nce/jpg)
