PGRI Jamin Tidak Ada Honorer K2 Mogok Ngajar

KARAWANG, RAKA– Paska diberlakukannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 36 tahun 2018, honorer Kategori 2 yang dikabarkan bakal tereliminasi karena batasan usia paling tinggi 35 tahun per 1 Agustus dan strata 1 (S1) paling lambat 3 November, diisukan mogok massal hingga 19 September mendatang. Namun, kabar itu langsung ditepis Ketua Pengurus Daerah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Karawang.

Nandang Mulyana, Ketua PD PGRI Karawang, memastikan bahwa tidak akan ada guru honorer K2 yang akan mogok kerja. Namun, setidaknya, PGRI akan mendiskusikan saja ke Jakarta kaitan persoalan batasan usia dan sarjana tersebut. PGRI ingin, agar guru yang di atas 35 tahun bisa dipertimbangkan jadi CPNS, karena tidak sedikit guru yang usianya sudah di atas kepala lima dan mengabdi puluhan tahun tapi belum juga diangkat PNS. “Kita jamin, insya Allah gak ada yang akan mogok kerja, paling kita ke Jakarta urus persoalan ini,” katanya.

Mestinya, sebut Nandang, jeritan para honorer K2 yang usianya sudah hampir sepuh dan pengabdiannya sangat panjang, ini jadi pertimbangan kemanusiaan untuk bisa diangkat otomatis jadi PNS. Bahkan, sebut Nandang, bupati akan berkirim surat ke Presiden untuk menjembatani harapan guru Karawamg. “Bupati mau surati Presiden untuk menjembatani harapan para honorer di Karawang, ini harus didukung,” paparnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi A DPRD Karawang Indriyani mengatakan, bupati memang perlu surati Presiden untuk ikhtiar menjembatani kepentingan honorer K2 di Karawang, tapi kalau pandangan pribadi, upaya itu tidak akan bisa karena kewenangan pusat. Di satu sisi otonomi daerah tapi dirinya yakin ini sudah dikaji secara yuridis geografis dan ekonomis. Memang, soal CPNS ini kalau tidak dibatasi usia pasti pendaftar akan sangat membludak, tapi ini disiasati dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K), karena ASN itu dibagi dua, yaitu PNS dan P3K. “Perlu sih bupati surati Presiden, tapi kan itu kewenangan pusat ya,” katanya.

Pihaknya, sambung Indriyani, sudah memberikan masukkan ke pemkab untuk bisa meningkatkan kesejahteraan honorer khususnya K2 yang tidak masuk syarat. Persoalan K2 tidak mau jadi P3K, ini adalah tergantung dari ego pribadinya yang sebenarnya bisa dikikis, lagi pula perbedaannya hanya di pensiun, dan tetap sama-sama berada di posisi pemerintah. Apalagi sebutnya, berbicara belanja pegawai luar biasa besar. Seperti halnya di Karawang,

pendapatan di APBD perubahan hanya bisa naik 8.6% saja dengan pendapatan yang hanya Rp 1,3 triliun dan APBD Rp4,3 triliun. “Kita sudah ingatkan, agar kiranya memang honorer K2 ini bisa ditingkatkan kesejahteraannya oleh pemkab, utamanya yang tidak tercover oleh batasan usia CPNS,” katanya. (rud)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here