Potensi Pajak Rp7 Triliun Pergi ke Jakarta, Pabriknya di Karawang, Alamat Kantor di DKI
KARAWANG, RAKA – Ribuan pabrik berdiri gagah di Kabupaten Karawang. Jumlahnya ada 3.916 perusahaan. Tersebar di lima kawasan industri dan sejumlah kecamatan. Nama Kota Pangkal Perjuangan pun harum karena tercatat sebagai daerah nomor dua tertinggi paling diminati investor untuk membangun usahanya, termasuk upah minimal buruh tertinggi kedua setelah Kota Bekasi. Bahkan pabrik baterai mobil listrik pertama ASEAN pun dibangun di daerah yang jumlah penganggurannya sebanyak 137.412 orang ini.
Namun, banyaknya perusahaan ternyata belum bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Karawang. Disebutkan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karawang Dedi Rustandi, potensi pajak Rp7 triliun dari perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang justri lari ke Jakarta. Ini bukan tanpa sebab. Selain karena regulasi, domisili kantor pabriknya juga tidak beralamat di Kabupaten Karawang. “Harus ada will yang kuat dari pemerintah daerah, agar domisili kantornya di Karawang,” ujarnya ke Radar Karawang.
Ketua DPC PPP Karawang itu melanjutkan, berdasarkan hitung-hitungan yang pernah dibuatnya, kurang lebih potensi pajak triliunan rupiah itu seharusnya bisa menjadi PAD. “Sampai saat ini malah menyumbang pendapatan ke DKI Jakarta, karena alamat kantornya memang di Jakarta,” tambahnya.
Ia menuturkan, kedepan potensi pajak dari perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang harus menjadi PAD. “Jika PAD bertambah kan bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat,” tuturnya.
Dia meminta Pemerintah Kabupaten Karawang bisa tegas terhadap perusahaan yang alamat kantornya masih di luar kota, agar mau memindahkan alamat perusahaannya ke Karawang. “Kita harus bisa tegas. Kalau ada perusahaan yang mau memperpanjang izin, wajib pindah domisili ke Karawang agar pajaknya masuk ke PAD kita,” tandasnya.
Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana pernah mengatakan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena regulasi yang ada menyebutkan pajak perusahaan mengalir ke pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah daerah hanya terbantu dari penyerapan tenaga kerja. “Berbicara pajak perusahaan ternyata masih belum dapat masuk ke daerah. Pajak masih masuk ke Jakarta,” tuturnya.
Ia melanjutkan, selain penyerapan tenaga kerja, pihaknya sekarang sedang memaksimalkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di Karawang. “Keberadaan industri harus dirasakan masyarakat, salah satunya dengan CSR,” tandasnya. (cr8)
