KARAWANG, RAKA – Berada di wilayah perkotaan tidak menjamin infrastruktur di wilayah tersebut bagus. Tengok saja Jalan Kepuh, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang barat, yang tidak jauh dari KW 6. Jalan tersebut dilalui banyak pengendara, namun kerusakan masih belum diperbaiki.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Karawang Endang Sodikin mengatakan, masyarakat sering bergumam bahwa pemerintah daerah hanya fokus pada infrastruktur perkotaan. Secara kasat mata pembangunan infrastruktur memang terkesan terkonsentrasikan di wilayah perkotaan.
Tetapi kata dia, masalah banjir di perkotaan dengan radius satu sampai dua kilometer dari kantor pemerintah sering kali terjadi jika hujan mengguyur walaupun hanya beberapa jam. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena pemerintah belum serius melakukan pendataan, atau data base drainase dan data base saluran pembuangan. Sehingga di wilayah perkotaan yang dekat dengan jembatan KW 7 menuju Kepuh ini sering terjadi banjir, apabila terjadi hujan selama beberapa jam.
“Apabila terjadi hujan deras satu sampai dua jam, pasti berpotensi banjir terhadap kawasan pemukiman dan perumahan-perumahan yang berada di sekitarnya,” katanya kepada Radar Karawang.
Genangan air susah untuk mengering, kata dia, akibat desain pembangunan infrastruktur jalan dan drainase tidak memiliki rekayasa bagaimana apabila air hujan turun.
“Pembangunan belum memenuhi pendekatan philosipis dan sosiologis, geografis kewilayahan seharusnya strategi pembangunan di perkotaan dan perkampungan harusnya berbeda,” katanya.
Ia juga menambahkan, antara pembangunan wilayah pegunungan dengan pesisir seharusnya juga berbeda.
“Sebenarnya kalau kita harus jujur tidak semua wilayah di Karawang memerlukan rabat beton, justru banyak di wilayah-wilayah tertentu terutama di wilayah perkotaan dan pegunungan masih sangat membutuhan hotmix, ataupun mixing antara rabat beton dengan hotmix,” tuturnya. (nce)
