DAPUR UMUM TNI POLRI: Sejak beberapa minggu terakhir, Kodim 0604 Karawang dan Polres Karawang sudah membuka dapur umum untuk masyarakat tidak mampu.
KARAWANG, RAKA – Selain mendistribusikan bantuan untuk warga terdampak corona, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana juga meminta peran serta masyarakat dalam pembuatan dapur umum, dengan petunjuk teknis (juknis) yang masih dipelajari.
Dapur umum itu akan mendapatkan bahan logistik dari pemkab. “Kami memerlukan partisipasi masyarakat untuk mengolah. Makanan-makanan dari dapur umum itu nantinya akan diberikan untuk masyarakat yang tidak memperoleh bantuan manapun. Baik bantuan dari presiden, Kemensos, gubernur, pemkab maupun pemdes,” ucapnya.
Namun, pembuatan dapur umum tersebut ternyata membuat para kepala desa bingung. Pasalnya, sejumlah kepala desa mengaku belum mendapatkan penjelasan teknis dan sistem penyaluran makanan dari dapur umum tersebut. “Saran saya ajak ngomong dulu para kepala desa, kita sepakati kriteria penerima dan tindakan antisipatif jika terjadi kebutuhan diluar perkiraan, karena sebatas nasi bungkus juga, bisa rebutan,” kata Sekretaris Apdesi Kabupaten Karawang Alek Sukardi kepada Radar Karawang.Â
Menurutnya, dapur umum harus jelas arah dan titik sasarannya, juga kemampuan pemda mengantisipasi membengkaknya kebutuhan jika tidak jelas klasifikasi penerimanya. “Harus seragam seluruh desa dan kelurahan di Karawang, sesuaikan dengan kebutuhan dengan perhitungan besaran jumlah penduduk dengan mengakomodir data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan Non DTKS juga. Harus jelas juga ini arah dan titik sasarannya,” jelasnya.
Kepala Desa Tegalurung Kecamatan Cilamaya Kulon Karsim mengatakan, pada dasarnya, pihak desa akan selalu siap jika instruksi itu mengharuskan ada dapur umum di desa-desa selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), itupun kalau dibarengi dengan dananya dan siapa saja sasarannya. “Urusan mencari relawan, siapa dan dengan apa nanti dapur umum dibentuknya, itu nanti desa yang mencari. Siap-siap saja kita mah selama ada duitnya, cukup kebutuhan dapurnya dan jelas sasarannya,” akunya.
Ketua Ikatan Kepala Desa (IKD) Kecamatan Tempuran Zaenal Romli mengatakan, kalau ada anggarannya, dapur umum bisa dibentuk di desa. Hanya soal anggaran dari mana sejauh ini belum diketahui, terlebih sasaran nasi bungkus takjil dan sahur dikhawatirkan jadi rebutan. “Kalau masyarakat sudah tahu, pasti jadi rebutan. Dan gak bisa kita melarangnya,” pungkasnya.
Secara terpisah, Camat Purwasari Rohmana Setiansyah mengatakan, pihaknya telah meminta pemerintah desa untuk mempersiapkan atau membentuk dapur desa yang berguna untuk membantu pemrintah kabupaten dalam memasok bantuan pangan. Bantuan tersebut dapat dialokasikan dari beberapa anggaran yang diserap oleh desa. “Kalau urusan teknisnya monggo dibahas oleh para kepala desa, karena peran saya menyampaikan apa yang memang menjadi tugas saya,” katanya.
Menurutnya, PSBB salah satu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Karawang untuk menangani corona, yang semakin hari kondisinya semakin meresahkan masyarakat. “Bagaimana tidak, beberapa kecamatan di Kabupaten Karawang sudah masuk zona merah,” ucapnya.
Dia menambahkan, Purwasari menjadi salah satu wilayah atau Kecamatan yang dinilai perlu pemberlakuan PSBB. Pasalnya beberapa waktu lalu salah satu warga Purwasari telah dinyatakan positif corona. “Siapa sangka bahwa Purwasari akan pecah telur, yaitu dengan adanya warga yang positif corona, justru ini perhatian buat kita semua,” tambahnya.
Masih dikatakan Rohmana, penerapan PSBB akan mengacu pada aturan pemerintah pusat atau provinsi terkait penangan cepat pandemi wabah virus corona, yaitu mulai dari mencegah kegiatan warga yang memicu terjadinya perkumpulan. Salah satunya Pasar Sore Desa Cengkong. “Kita meminta aparat desa harus turun langsung jangan diam saja, artinya menertibkan posisi para penjual dan pedagang agar tidak bertumpuk pada satu titik, minimal seperti bukan pasar lah gitu, jangan ada kerumunan,” katanya.
Kades Cengkong Santo mengungkapkan, pasar sore yang berlokasi tepat di sebrang kantor desa sering memicu kemacetan karena aktivitas ngabuburit warga selama bulan suci Ramadan. Meskipun begitu, pihaknya akan memberikan pengertian kepada para pedagang dan pengunjung, agar sebisa mungkin tidak melakukan kontak fisik secara langsung. “Boleh kalau mau jualan, cuma batasi jarak,” ungkapnya.
Masih dikatakannya, pihaknya juga akan menutup para pelaku usaha toko di sepanjang jalan Desa Cengkong. “Untuk salat saja dibatasi jumlahnya, apalagi cuma toko, karena ini berlaku untuk semua pihak, kecuali toko makanan yang masih boleh buka karena itu menjadi kebutuhan bagi warga kita,” pungkasnya. (mal/rok)
