KARAWANG, RAKA – Tahun ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang akan menambah kuota insentif bagi guru ngaji. Sebelumnya hanya 10.000 guru ngaji yang mendapat jatah insentif senilai 1,2 juta tersebut, tahun ini ada penambahan 2.000 guru ngaji. “Anggarannya tetap, tapi jumlahnya ditingkatkan,” terang Bupati karawang Cellica Nurrachadiana selepas melantik pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) kecamatan se- Kabupaten Karawang periode 2019-2024 di Masjid Agung Karawang, Rabu (15/1).
Cellica mengakui bahwa kuota tersebut memang belum bisa memenuhi keberadilan, karena masih banyak guru ngaji lainnya di luar kuota tersebut. Namun Pemda Karawang tidak bisa memaksakan untuk bisa lebih menambah kuota dari yang telah ditetapkan sebab keterbatasan keuangan. Anggaran yang disiapkan untuk insentif guru ngaji ini mencapai Rp12 miliar. Ia menganggap program ini menjadi hal yang membedakan Karawang dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Barat. “Dan kalau dicek di wilayah kabupaten/kota di Jawa Barat baru Karawang kan, ya Karawang ini punya perhatian lebih lah maksud saya,” ucapnya.
Anggaran Pemda Karawang tahun ini, tambahnya, terpangkas kegiatan pilkada. Meski demikian, anggaran untuk kegiatan-kegiatan keagamaan yang saat ini baru Rp32 miliar ada kemungkinan untuk ditingkatkan. Kemungkinan tersebut terwujud jika pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Karawang juga mengalami pengingkatan. “Doain saja cicisnya lebih banyak,” ujarnya.
Selain insentif guru ngaji, Pemda Karawang juga menyiapkan Rp10 miliar untuk disalurkan ke masjid-masjid. Dikatakan Cellica, bantuan yang akan diberikan nantinya bukan berupa uang, melainkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan dan kebutuhan pembangunan. Hal tersebut untuk menghilangkan pandangan negtaif masyarakat terhadap bantuan sosial yang diberikan pemerintah.
Agar bantuan tersebut tidak salah sasaran, nantinya Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) yang akan melakukan komunikasi langsung dengan Pemda Karawang. Sehingga bantuan yang akan diberikan langsung oleh pemda kepada DKM yang bersangkutan tanpa adanya perantara. “Kita benar-benar lebih teliti lagi terhadap masjid yang akan dibantu langsung melalui pemerintah daerah tidak melalui siapapun,” tegasnya.
Adapun mengenai program Gubernur Jawa Barat yang menargetkan 1 desa 1 hafidz atau penghafal Alquran, Cellica akan mengawal dan menindaklanjutinya. Program ini akan berjalan secara bertahap. Bila perlu, lanjutnya, para hafidz ini juga diberi beasiswa atau bentuk perhatian lainnya. “Sehingga ini juga bisa menjadi semangat buat yang lain,” paparnya.
Sementara itu, Maulana Rifai, dosen Ilmu Pemerintahan Unsika, mengangap biasa bupati menambah kuota penerima bantuan guru ngaji. Menurutnya, di tahun politik, kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh inkumben akan selalu politis. “Sejauh penambahan kuota guru ngaji itu memiliki dampak dan kebermanfaatan lebih luas bagi masyarakat, bagus kalau begitu,” singkatnya. (cr5/acu)
