Mahasiswa Demo Jokowi di Kantor Bupati

KARAWANG, RAKA – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Karawang, melakukan aksi di depan gedung Pemda Karawang, dengan membawa media ilustrasi berbentuk pocong yang berfotokan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Selasa (25/9).
Tak bisa masuk melalui pintu Pemda Karawang, kemudian mahasiswa bergeser menuju gedung DPRD untuk menyampaikan tuntutannya kepada ketua DPRD Kabupaten Karawang. Kondisi serupa didapati di tempat tersebut, mahasiswa tidak bisa masuk karena pagar terkunci. Namun kokohnya pagar DPRD tak menyurutkan semangat mahasiswa, mereka memaksa masuk dengan mendorong-dorong pintu pagar hingga pagar roboh.

Aksi ini dilakukan, buntut kekecewaan mahasiswa terhadap pemerintah. HMI menilai, saat ini banyak persoalan yang perlu dievaluasi dalam pemerintahan Jokowi-JK. Pertumbuhan ekonomi nasional yang selama 3 tahun terakhir masih mandek di angka 5%, menjadi salah satu indikator bahwa kinerja pemerintah Jokowi-JK dinilai tidak bisa mengurusi negara. Selain itu, melemahnya kurs rupiah terhadap dollar yang menusuk ke Rp 14.824, juga menjadi salah satu alasan HMI untuk melakukan aksi. “Wajah ekonomi nasional bangsa kita sedang dalam keadaan tidak baik. Di tengah lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, pemerintah justru mengeluarkan izin impor beras melalui Kementerian Perdagangan sebanyak 1 juta ton,” kata Iqbal Anggara saat berorasi.

Saat tiba di depan gedung DPRD, massa yang ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Karawang Sri Rahayu Agistina, sempat menolak dan memaksa agar ketua DPRD karawang menemui mereka. “Kami hanya ingin bertemu dengan Ketua DPRD dan menyampaikan aspirasi kami mengenai kondisi bangsa saat ini,” ujar koorlap aksi Ahmad Sobirin.
Tapi, karena ketua DPRD tidak berada di tempat, usai melaksanakan salat Asar, HMI langsung menyampaikan tuntutannya. Rudi Maulana, Ketua Umum HMI Cabang Karawang menyampaikan, ada 5 tuntutan yang dibawanya.

Pertama, mendesak pemerintah untuk ciptakan stabilitas perekonomian nasional. Kedua, ringkus dan adili mafia pangan nasional. Ketiga, cabut Perpres No 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Keempat, mengecam dan menindak tegas polisi yang melakukan tindakan represif terhadap aksi mahasiswa. “Kelima, mewujudkan supremasi hukum dan tindak tegas pelaku pelanggaran HAM,” tegasnya. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Karawang, Sri Rahayu Agustina menyampaikan, sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh HMI Cabang Karawang. “Aspirasi saya terima dan akan disampaikan ke DPR RI. Hari Sabtu nanti saya akan bertemu dengan DPR RI,” kata Sri, saat menandatangani tuntutan dari HMI Di tempat yang sama, Kapolres Karawang Slamet Waloya juga mengatakan, dirinya tidak bisa mengeluarkan kebijakan mengenai tindakan refresif kepolisian terhadap aksi mahasiswa yang terjadi di daerah lain. Hanya saja untuk di daerah Karawang, ia bertanggung jawab jika ada permasalahan dengan kepolisian. “Saya apresiasi aksi yang dilakukan HMI. Jika ada permasalahan dengan kepolisian di Karawang saya yang bertanggung jawab penuh. Tapi selama aksi tadi tidak ada kan tindakan represif polisi kepada kalian?” kata kapolres saat dimintai tanggapan oleh koorlap aksi. (cr2)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here