BERI PENJELASAN: Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana memberi penjelasan soal pendapatan daerah dari sektor pariwisata.
KARAWANG, RAKA – Musyawarah Nasional ke-XVII Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) tahun 2020 selama empat hari sejak 8 Februari sampai hari ini berlangsung di Karawang.
Dalam sesi konferensi pers di Hotel Resinda, Senin (10/2) siang, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana menyatakan anggaran yang digelontorkan untuk mendukung kegiatan ini tidak seberapa. “Hari ini kami mendukung kurang lebih hanya 0,4% dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) sektor pariwisata, saya rasa itu kecil,” ucapnya kepada awak media.
Dipaparkannya, PAD Karawang dari sektor pariwisata tahun 2019 lalu sebesar Rp160 miliar. Angka ini tertinggi setelah selama lima tahun kebelakang terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2015, PAD Karawang dari sektor pariwisata sebesar Rp23 miliar, tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi Rp72 miliar, tahun 2017 Rp93 miliar dan tahun 2018 mencapai Rp121 miliar.
Diselenggarakannya Munas PHRI kali ini, menurutnya spesial karena pertama kalinya diadakan di luar Jakarta sejak 5o tahun berdirinya PHRI. Dengan terselenggaranya Munas PHRI XVII, dikatakannya menjadi media mempromosikan Karawang ke kancah nasional. Ia berharap Karawang bisa mendapatkan manfaat lebih dengan munculnya bermacam investasi baik itu hotel, restoran maupun industri. “Jadi hari ini kami sedang menjual Karawang, mempromosikan Karawang,” tuturnya.
Munas PHRI XVII dihadiri oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio. Hadir pula perwakilan PHRI dari 34 provinsi di Indonesia. Kehadiran mereka selama empat hari tiga malam di Karawang dipandang Cellica menjadikan okupansi hotel selama itu berada di Karawang. Dampak ekonomi lainnya juga dinilainya mendapat manfaat seperti restoran dan tempat wisata.
Terdapat satu poin penting yang dibahas dalam munas kemarin, yakni meminta pemerintah pusat untuk mebentuk kembali Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI). Kertua PHRI Hariyadi Sukamdani dibubarkannya BPPI pada 2015, berdampak buruk pada sektor pariwisata di Indonesia. Hilangnya BPPI menjadikan kurangnya koordinasi mulai dari perencanaan, pengelolaan, dan promosi pariwisata antara pemerintah dengan pemangku kepentingan pariwisata. “Produk wisata kita sebenarnya sudah sangat lengkap dan berkualitas, mulai dari destinasi wisata yang terdiri dari wisata alam dan buatan, bahkan boleh dikatakan paling lengkap di ASEAN, namun permasalah klasikal muncul adalah bagaiman kita dapat mempromosikan kepada target pasar yang kita ingingkan,” paparnya.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah sejauh ini terus berupaya meningkatkan sektor pariwisata dengan mengembangkan aksesbilitas, atraksi, dan amenitas. Dalam RPJM pembangunan pariwisata pada pemerintahan sebelumnya berfokus pada kuantitas kedatangan wisatawan mancanegara, namun saat ini berfokus pada kualitas pariwisata. “Namun pihak swasta juga dituntut terus menciptakan inovasi, atraksi, dan penyediaan amenitas yang menarik, pelayanan yang hangat bagi wisatawan serta memanfaatkan digital platform sebagai media promosi,” ucapnya. (cr5)
