Pasien dalam Pemantauan tak Dibiayai Negara
TINJAU KESIAPAN: Anggota DPRD Provinsi daerah pemilihan Karawang-Purwakarta berdialog dengan Dinkes Karawang soal penangan virus corona.
KARAWANG, RAKA – Pembiayaan pencegahan virus corona atau Covid-19 dibebankan kepada pasien termasuk pasien dalam pengawasan (PDP), negara hanya membiayai pasien positif corona. Hal ini menjadi persoalan, termasuk di Karawang.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Sri Rahayu Agustina mengatakan, kunjungannya bersama anggota DPRD Provinsi yang lain ke Karawang ialah untuk mengetahui kesiapan Pemda Karawang dalam pencegahan penyebaran Covid 19. Virus ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat Karawang khususnya di daerah pesisir. “Lokusnya secara tidak langsung meresahkan masyarakat karena ketidaktahuan terhadap corona ini. Ada yang menganggap ini aib. Tapi ternyata dari dinkes sudah bekerjasama dengan babinsa dan babinkamtibmas, puskesmas untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat,” kata Sri, saat berkunjung ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Karawang, Kamis (19/3).
Namun, ada sedikit kendala dari Dinkes kaitan dengan pembiayaan penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19. Pembiayaan yang ditanggung oleh negara hanya terhadap pasien yang dinyatakan positif. Oleh karena itu, pihaknya akan mencoba menemui Sekretaris Daerah untuk membicarakan kendala tersebut. “Karawang punya uang tapi regulasi belum ada. Kita nanti akan bertemu dengan Pak Sekda untuk membicarakan masalah di lapangan. Kita akan konsul dulu dengan pemda,” katanya.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS Abdul Hadi Wijaya mengatakan, pembiayaan yang ditanggung oleh negara hanya kepada pasien yang dinyatakan positif corona. Sementara untuk pasien yang dinyatakan negatif tidak dibiayai negara. “Kami dari DPRD Jawa Barat inginnya biaya oleh negara atau daerah.
Yang kemarin PDP dan negatif juga masih belum jelas mudah-mudahan bisa kami clearkan,” ujarnya. Menurutnya, berdasarkan hasil kenjungannya, secara manajemen dan kesiapan dalam penanganan serta pencegaan Covid-19, Karawang menjadi yang terbaik di Jawa Barat karena semua sudah terkoordinasikan. “Berdasarkan data di Jawa Barat Karawang paling lengkap. Ada 150 ODP dan 1 PDP namun sudah dinyatakan negatif. Di Daerah lain ada yang masih nol,” tuturnya.
Plt Kepala Dinkes Karawang Nurdin Hidayat mengatakan, meski ada pembiayaan dari negara terhadap penanganan dan pengobatan virus corona, namun itu berlaku hanya untuk pasien yang positif. Padahal, meski dinyatakan negatif namun biaya pengobatan yang harus dikeluarkan tetap ada. “Itu yang sedang saya pikirkan. Tapi saya belum bisa komentar. Mudah-mudahan bisa dibiayai oleh pemda. Itu yang tadi diusulkan dewan dari DPRD Jawa Barat,” ujarnya. (nce)