KONSOLIDASI: PDIP Karawang kumpulkan kader untuk menyatukan persepsi hadapi Pilkada 2020.
- Konsolidasi Lebih Awal Jelang Pilkada
KARAWANG, RAKA – Sudah beberapa kali pilkada, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Karawang tak pernah menang. Padahal, dalam pemilu legislatif (pileg) PDIP selalu memang, keculi di pileg 2019 lalu.
Tak mau kalah lagi, PDIP melakukan konsolidasi dari awal jelang Pilkada 2020 nanti. Setelah beberapa hari lalu membuka penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati, PDIP melaksanakan konsolidasi internal, Minggu (8/9).
Ketua DPC PDIP Kabupaten Karawang, Taufik Ismail mengatakan, konsolidasi internal partai ini merupakan salah satu persiapan dalam menjelang Pilkada 2020 nanti. “Intinya ini hubungan dengan pilkada untuk menyamakan persepsi antara semua kader mulai dari tingkat ranting hingga pengurus DPC dan ketua DPD,” kata Taufik, kepada Radar Karawang, Minggu (8/9).
Ketua DPC PDIP Karawang yang lebih akrab disapa Kang Pipik itu mengatakan, selama ini partainya selalu menjadi pemenang dalam legislatif. Namun di eksekutif ia mengakui bahwa PDIP belum pernah menang di Karawang. Untuk itu, dalam Pilkada 2020 nanti, pihaknya akan berupaya untuk menjadi bagian dari eksekutif. “PDIP Karawang harus menang, dan harus menjadi bagian dari pemerintahan di lembaga eksekutif,” tuturnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, Selain menggelar konsolidasi, PDIP juga sudah membuka untuk umum penjaringan bagi para bakal calon bupati dan wakil bupati yang ingin berkontestasi di Pilkada 2020 mendatang melalui PDIP. “Kami juga sudah memasang baliho di mana-mana, jadi siapa pun putra putri terbaik Karawang yang ingin mendaftarkan diri melalui PDIP kami sambut dengan baik,” imbuhnya.
Di tempat yang sama, Dede Anwar Hidayat, sekretaris panitia penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati mengatakan, sejak dibuka dari hari Selasa lalu, selama enam hari yang sudah mengambil formulir sudah ada dua orang kader partai. “Sejauh ini baru ada dua orang yang mengambil formulir. Kami selaku panitia masih menunggu sampai ditutupnya pendaftaran penjaringan,” katanya.
Dede mengatakan, meski saat ini hanya ada dua kader yang mengambil formulir, namun ia memastikan bahwa sampai hari terakhir nanti akan lebih dari dua orang yang akan mendaftarkan sebagai calon bupati dan wakil bupati. Karena selain dibuka di DPC, penjaringan juga dibuka di DPD dan di DPP. “Jadi untuk kader atau simpatisan di luar partai juga bisa mendaftarkan diri. Karena PDIP sebagai pelopor maka dibuka untuk umum,” tambahnya.
Masih dikatakan Dede, pihaknya hanya mengakomodir siapa saja yang akan mendaftarkan. Jika nanti sudah ada yang mendaftar, akan diserahkan ke DPD. “Itu menjadi kewenangan DPD. Kalau kami hanya mengakomodir bagi siapapun yang akan mendaftarkan diri,” tandasnya.
Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, ketua DPD PDIP Propinsi Jawa Barat, Ono Surono mengaku, kehadirannya dalam kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan di delapan kabupaten/kota yang ada di Propinsi Jawa Barat dan salah satunya adalah Kabupaten Karawang. Dikatakan Ono, Karawang merupakan salah satu kabupaten yang merupakan basis PDIP. Dimana PDIP tidak pernah kalah kecuali pada Pemilu 2019 lalu. “Tentunya ini menjadi perhatian kita semua, di mana DPD dan DPC PDIP harus fokus di Kabupaten Karawang untuk memenangkan Pilkada Karawang,” katanya, saat diwawancarai.
Lebih lanjut Ono mengatakan, DPC PDIP Karawang sudah membuka penjaringan beberapa waktu lalu, untuk kemudian hasilnya harus dilaporkan kepada DPD PDIP Jawa Barat dan dilakukan klarifikasi , fit and proper test, survei dan sekolah partai untuk calon Bupati dan Wakil Bupati Karawang dari PDIP. “Pada bulan Februari 2020 mendatang diiharapkan sudah keluar rekomendasi siapa yang akan diusung oleh PDIP,” jelasnya.
Selain itu, ia juga mengatakan, untuk mencalonkan PDIP Karawang juga harus melakukan komunikasi politik dengan partai- partai lain. Karena kurangnya kursi PDIP di legislatif yang hanya mendapatkan enam kursi. “Dengan siapapun kita akan membuka komunikasi, di mana calon dari PDIP yang diusung bersama sama dengan partai lain, terpilih, bupati dan wakil bupati yang siap menjalankan apa yang menjadi pokok dasar PDIP terkait dengan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (nce)
