KARAWANG,RAKA – Kisruh paska pemilihan kepala desa (Pilkades) Curug, Kecamatan Klari belum usai. Kamis (29/11) pagi massa dari calon kades nomor urut 3 Cece Hermawan mendatangi kantor bupati. Aksi yang dilakukan tidak sia-sia, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Karawang akan menunda pelantikan sebelum ada putusan hukum.
Aksi ini bukan yang pertama kali dilakukan oleh pendukung nomor tiga, tidak lama setelah pemungutan suara pun mereka malakukan unjuk rasa ke kantor DPMD, namun saat itu tidak membuahkan hasil. Kemarin, ratusan warga Desa Curug berbondong-bondong penuhi kantor utama orang nomor satu di Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Karawang. Warga menuntut kejelasan pesta demokrasi yang dinilai telah ternodai. “Intinya kita menuntut hak atas kemenangan di pilkades Curug atas bapak Cece,” ujar singkat Henro Prayitno (43), salah satu warga yang ikut menggeruduk kantor Bupati Karawang, Kamis (29/11).
Hal senada disampaikan Tuti (50), warga sangat merasa kecewa dengan adanya pesta demokrasi yang ternyata di dalam pelaksanaannya justru terjadi penodaan. “Seharusnya calon kades nomor tiga yang menang, tapi nomor dua malam sudah ramai bahwa dia bakal dilantik,” ujarnya.
Diteruskannya, warga yang datang ke kantor Bupati Karawang berjumlah 200 orang, meminta agar seluruh panitia bisa memberikan kejelasan kepada warga. “Karena saat penguhitungan awal di lapangan itu jelas nomor tiga yang unggul,” paparnya.
Warga mempermasalahkan adanya penghitungan ulang , sedangan warga tidak diberitahu sama sekali dan hasilnya malah dinyatakan calon nomor dua Usman Sonjaya yang menang dengan penghitungan ulang surat suara blanko. “Awalnya beda 33 suara anatara nomor dua dan tiga yang menang, tapi kenapa ada penghitungan yang menjadikan antara nomor tiga dan dua menjadi beda 13, ini jelas menodai pesrta demokrasi di desa kami,” kesalnya.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Karawang, Wawan Hernawan menyampaikan, hasil pertemuan dengan warga memutuskan pelantikan Desa Curug akan ditunda menunggu penyelesaian masalah ini. Seharusnya, pelantikan akan dilaksanakan pertengahan Desember ini berbarengan dengan desa lainnya. “Hasilnya menunda pelantikan, kita akan usulan kepada bupati untuk penundaaan pelantikan. Kita akan memohon, karena kasusnya dimasukan ke ranah hukum,” ujar singkatnya. (apk)
