Pengangguran Bertambah
MENUNGGU TES: Sejumlah pencari kerja tampak cuek duduk berdekatan di area kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang.
Jumlah Warga Miskin Naik
KARAWANG, RAKA – Wabah corona belum juga berakhir, efek negatifnya terus terasa. Meski berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menahan laju kemiskinan, semisal memberikan bantuan langsung tunai, itu belum cukup.
Nyatanya, jumlah pengangguran di Kabupaten Karawang bertambah sebesar 1,91 persen. Itu diungkapken oleh anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Puteri Anetta Komarudin. Legislator asal Kabupaten Purwakarta itu mengatakan, perlu ada kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk meningkatkan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Karawang. Mengingat pandemi Covid-19 telah memberikan dampak secara multidimensi yang diperkirakan akan mempengaruhi pencapaian indikator TPB, baik secara nasional maupun lokal. Di Karawang, diketahui sejumlah indikator pembangunan, seperti ekonomi dan sosial turut terkoreksi. “Pertumbuhan ekonomi Karawang terkontraksi paling dalam di Jawa Barat, menjadi minus 3,59 persen, tingkat pengangguran bertambah sebesar 1,91 persen, hingga jumlah penduduk miskin juga bertambah sebesar 0,87 persen.
Padahal sebelum pandemi, SDGs Center UNPAD menyebut capaian TPB Kabupaten Karawang sudah cukup baik dibandingkan daerah lain di Jawa Barat,” ungkapnya.
Puteri juga menggarisbawahi pentingnya kontribusi pemerintah daerah dalam mencapai TPB, karena 65 persen dari indikator TPB berada dalam lingkup kabupaten/kota. “Skenario pemulihan ekonomi yang didorong Pemerintah Kabupaten Karawang, termasuk dalam hal perumusan rencana dan kebijakan pembangunan daerah, harus dipastikan memenuhi prinsip-prinsip pengarusutamaan TPB. Terlebih,saat ini Pemerintah Karawang juga sedang menyusun RPJMD periode 2021-2026,” tuturnya
Politisi Partai Golkar ini juga mendorong agar Pemerintah Kabupaten Karawang turut memberikan dukungan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan agenda pemutakhiran data SDGs Desa yang dilakukan pemerintah desa. “Perbaikan data SDGs Desa mendesak dilakukan. Tidak hanya sebagai basis pembangunan, tetapi juga sekaligus untuk mengukur pencapaian TPB di Karawang. Kita pun masih menemukan bahwa penyaluran bansos dihadapkan dengan ketidaktersediaan data yang akurat. Padahal, stimulus bansos, seperti BLT dana desa, sangat penting untuk menjaga daya beli kelompok rentan guna mencegah peningkatan angka kemiskinan di desa,” ujarnya. (psn/dp)
