KARAWANG, RAKA – Dalam rangka menggelar memperingati hari Tani Nasional, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Cabang Karawang mengelar diskusi soal pertanian Karawang. Dalam diskusi terebut terungkap jika Karawang ingin tetap menjadi daerah lumbung padi, maka peraturan daerah (Perda) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) harus dikawal secara serius.
Ketua Komosi B DPRD Karawang H Danu Hamidi dalam diskusi mengaku memiliki harapan besar elemen mahasiswa dilibatkan ketika ada pemebentukan kebijakan daerah. “Bahwa mahasiswa adalah aset negara,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan, perda LP2B bertujuan untuk menjaga ketersediaan pangan agar terciptanya lahan berkelanjutan. Seharunya ini bisa masuk di Perda No 01 tahun 2018 sedangkan untuk tata ruangnya sendiri No 13 tahun 2013. Sedangkan untuk wilayah yang masuk di LP2B saat ini sudah terdapat di 29 kecamatan. “Wilayah cikampek sudah menjadi kawasan zero untuk perdagangan dan pertokoan sudah bukan wilayah LP2B,” ujarnya.
Dalam peraturan RTRW untuk wilayah pemukiman menurut Perda No 12 Tahun 2013 tersisa ruangan 6000 hektare, sedangkan untuk kawasan industri 15000 hektare yang ada di kawasan industri di wilayah selatan, “Jika aturannya tidak dirubah rencananya untuk wilayah selatan akan di bangun bandara serta akan menjadi lahan pembngkit listrik tenaga uap, ada 5 perencanaan nasional yang besar di Karawang,” ujarnya.
Ketua PC PMII Harry Priyatna mengatakan, diskusi yang digelar dalam rangka memperingati hari Tani Nasional dilakukan untuk memperkaya pengetahuan mahasiswa di bidang pertanian. Karena sampai saat ini Karawang masih dikenal sebagai kota lumbung padi. “Tapi sayang, Kepala Dinas Pertanian Kabupatan Karawang tidak hadir menepati undangan yang kami sampaikan,” ujarnya.
Padahal, tambahnya, kalau hadir kajian dan diskusi soal LP2B akan matang, sehingga semangat mahasiswa untuk bisa ikut serta mengawal kebijakan pemerintah akan semakin kuat. “Kalau DPRD berpandangan dari sisi aturan, Distan bisa memberikan gambaran langkah yang dilakukan untuk menjalankan aturan dan kebijakan strategis lainnya,” ujarnya.
Menurutnya, dikhawatirkan pemerintah ‘main mata’ dengan para pengusaha untuk terus menggeser lahan pertanian berkelanjutan. Jika hal itu benar dilakukan, maka nasib para petani sesungguhnya ada di ujung tanduk. “Kalau lahan teknis terus dikurangi, sesungguhnya pemerintah sedang berupaya melakukan pembunuhan massal,” ujarnya. (zie)
