KARAWANG, RAKA – Harapan honorer kategori 2 (K2) untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tahap 1 gagal. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang tidak mengajukan rekrutmen PPPK ke pemerintah pusat dengan alasan tidak punya anggaran.
Meminta kejelasan terkait rekrutmen PPPK, honorer eks K2, Rabu (20/2) mendatangi kantor Bupati. Dalam pertemuan tersebut, honorer eks K2 harus menelan pil pahit karena rekrutmen PPPK batal. Bupati Karawang telah mengeluarkan surat dengan nomor 800/835/BKPSDM/2019 perihal kesiapan pelaksanaan pengadaan PPPK. Surat yang akan dikirimkan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini berisi, Pemkab Karawang tidak mengusulkan kebutuhan PPPK di tahap 1 tahun 2019 karena terkendala pembayaran gaji dan tunjangan PPPK. Pemkab Karawang siap melaksanakan pengadaan PPPK pada tahap berikutnya. Berdasarkan data base BKN, jumlah tenaga honorer eks K2 Kabupaten Karawang sebanyak 2.196 orang.
Koordinator honorer pertanian, Suhada, seolah tidak menerima dengan adanya keputusan tersebut. Dia tetap mengharapkan agar rekrutmen PPPK tahap 1 tetap digelar. “Saya akan ikutin perkembangan saja, saat ini kita juga belum menyampaikan ke temen-temen,” katanya.
Dia belum bisa memastikan langkah selanjutnya, karena akan mengkomunikasikan dengan rekannya yang lain terlebih dahulu. “Nunggu temen-temen saya tidak memutuskan sendiri. Kita belum tahu responnya,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Ade Dadang, perawat Puskesmas Lemahduhur, Kecamatan Tempuran, mengaku pasrah menerima keputusan audiensi kemarin. Padahal, kabupaten lain bisa mengadakan PPPK. “Ya gimana mau nolak semua sudah setuju tunggu tahap selanjutnya,” kata Ade.
Sementara itu, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, meminta honorer untuk bersabar. “Ketika memang jika menjadi beban APBD insya Allah kita bisa. Insya Allah kita bisa mengakomodir mereka tapi harus bersabar, karena petunjuk ini setelah ketuk palu (Anggaran) datangnya dan saya pingin sesuatu hal ini yang pasti,” jelasnya.
Lanjut Cellica, rekrutmen PPPK tahap kedua akan dilaksanakan sekitar dua bulan lagi. “Makanya tadi kesemuanya dari pertanian dan temen-temen pendidikan, kesehatan dan umum, semuanya mendapat porsi yang sama dan tempat yang sama untuk mengikuti seleksi pencalonan PPPK tahap 2 yang akan ada dua bulan lagi,” tuturnya.
Secara teknis, tambahnya, dia belum mengetahui secara pasti. Hanya saja, Kemenpan RB memiliki petunjuk teknis untuk seleksi PPPK. “Jadi persoalan ketika kita disuruh mengadakan seleksi kita menganggarkan Rp650 juta untuk seleksi, kemarin belum bisa jawab karena harus hitung dulu anggarannya, kalau kita iya-iya bari tidak bisa (dilaksanakan) gimana tah? Jumlahnya bukan sulap Rp79 miliar tadi saya tanya. Kita pengen adilah, kalau kita mengangkat satu pihak saja bagaimana dengan saudara kita yang lainya yang di pendidikan dan kesehatan, biarkan ini jadi kebijakan yang ada manfaatnya orang,” pungkasnya. (apk)
