KARAWANG, RAKA – Kabar impor beras yang akan dilakukan pemerintah pusat, menimbulkan kegaduhan. Di Karawang misalnya, setiap tahun produksi padi melimpah hingga mencapai 1,3 juta ton. Jika dikonversikan ke beras bisa mencapai sekitar 800 ribu ton beras.
Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mengatakan, jika dihitung-hitung, kebutuhan beras di Karawang rata-rata mencapai 500 ribu ton per tahun. “Jadi sebenarnya masih surplus, ada sisa 300 ribu ton yang kita sebar ke berbagai daerah di Indonesia,” katanya.
Begitu pun di Purwakarta, dari luas lahan baku sawah di Kabupaten Purwakarta itu mampu menghasilkan 248 ribu ton gabah kering pungut (GKP). Dengan asumsi, rata-rata produksinya mencapai 6,2 ton GKP per hektare. Jadi, lahan yang panen itu mencapai 40 ribu hektare. Karena, setahun ada yang dua kali juga tiga kali. Kemudian, dari hasil panen itu dikonversikan ke padi giling (GKG), yakni 248 ribu ton dikalikan 0,85 (hitungan standar BPS) hasilnya jadi 210.800 ton gabah giling. Lalu, dari gabah giling (GKG) yang sebesar 210.800 ton dikalikan 0,65 (hitungan BPS) hasilnya jadi 137.020 ton beras. Sedangkan, jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta mencapai 950.066 jiwa. Dari jumlah penduduk itu, kebutuhan beras selama setahun mencapai 109.257 ton. Dengan asumsi, kebutuhannya (hitungan maksimal) mencapai 115 kilogram per kapita per tahunnya.
Sehingga, jumlah produksi yang mencapai 137.020 ton beras per tahun, dikurangi jumlah kebutuhan beras sebesar 109.257 ton per tahun. Artiya, masih ada sisa (surplus) mencapai 27.763 ton beras dalam setahun itu. “Di 2020 kemarin saja, kita masih surplus. Hal mana, produksi padinya sebanyak 248 ribu ton gabah kering pungut (GKP) dengan luas lahan yang panennya mencapai 40.831 hektare. Dari hasi panen ini, kita juga mampu menyuplai kebutuhan pokok untuk wilayah Jabodetabek,” ujar Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Purwakarta Sri Jaya Midan.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo memastikan bahwa tidak akan ada impor komoditas beras hingga bulan Juni mendatang. Bahkan, selama hampir tiga tahun belakangan ini, Indonesia tidak melakukan impor terhadap komoditas pangan tersebut. “Saya pastikan bahwa sampai bulan Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita Indonesia. Kita tahu, sudah hampir tiga tahun ini kita tidak mengimpor beras,” ujar Presiden dalam pernyataannya di Istana Merdeka.
Perlu diketahui bahwa saat ini memang terdapat nota kesepahaman antara Indonesia dengan Thailand dan Vietnam. Namun, hal itu adalah opsi yang dapat ditempuh untuk sewaktu-waktu berjaga di tengah situasi pandemi yang penuh ketidakpastian saat ini. “Saya tegaskan sekali lagi, berasnya belum masuk,” imbuhnya.
Mengutip rilis dari Biro Pers Sekretariat Presiden, dalam pernyataan tersebut Presiden menegaskan bahwa beras petani akan diserap oleh Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) pada panen raya mendatang. Kepala Negara telah memerintahkan Menteri Keuangan untuk menyiapkan anggaran yang diperlukan untuk penyerapan beras dari petani lokal tersebut. Presiden amat memahami bahwa memasuki masa panen ini, harga beras di tingkat petani masih belum sesuai dengan yang diharapkan sehingga pemerintah akan berupaya untuk menyerap atau membeli langsung beras hasil panen dari para petani. “Oleh sebab itu, saya minta segera hentikan perdebatan yang berkaitan dengan impor beras. Ini justru bisa membuat harga jual gabah di tingkat petani turun atau anjlok,” tandasnya. (psn/gan)
