Sekda : Pilkades dapat Rekom Kemendagri dan Kejari

KARAWANG, RAKA – Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang sudah mendapatkan jadwal akan dilaksanakan pada bulan November mendatang, masih belum ada kejelasan. Pasalnya sampai saat ini anggaran pilkades masih belum diketuk palu.

“Anggarannya kita akan aplikasikan di APBD perubahan, yang nantinya disahkan oleh para wakil rakyat Kabupaten Karawang,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang Teddy Rusfendi Sutisna di gedung paripurna DPRD Karawang, Jumat (14/9).

Kata Teddy, saat finalisasi kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan adanya pihak DPRD meminta kejelasan aturan. “Kita sudah ada dan keluar dari kemendagri, isinya memepersilahkan pemerintah daerah untuk melaksanakan pikades,” katanya.

Dikatak Teddy juga, saat ini kegitan sudah lengkap baik rekomendasi Kemendagri maupun Kejaksaan Negeri Karawang mengenai pelaksanaan pilkades tahun ini. “Dari kejaksaan mengarahkan pelaksanaan kegitan itu tidak ada masalah, mereka mengingatkan untuk nanti saat pelaksanaan dengan harus secara otomatis dilakukan pengawasan saja,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan, untuk tahapan pilkades sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Semuanya sudah berjalan sesuai dengan agenda yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Karawang. “Anggaran pikades sudah diploting Rp7,9 miliar sesuai kebutuhan, anggaran ini tidak berpengaruh kepada pembangunan, karena kita ada SiLPA, ada potensi peningkatan PAD, kita tidak ganggu pembangunan yang lain,” paparnya.

Sementara sebelumnya Ketua Panitia Pilkades Cengkong, Obay Mulyadi mengatakan, belum adanya kepastian kapan dana anggaran pilkades akan diberikan oleh Pemda kepada panita menjadi kendala dalam pelaksaan Pilkades saat ini. Padahal tahapan Pilkades sudah berjalan. “Mestinya dana sudah ada sejak dibentuknya panitia. Kita sedang melakukan sensus untuk penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh RT dan RW, kan mereka harus dianggarkan juga, untungnya mereka memaklumi,” keluhnya.

Ia menyampaikan, sejauh ini masih belum bisa memastikan berapa banyak DPT-nya, karena masih melakukan sensus. Namun diperkirakan jumlah DPT bisa mencapai 9800 hak pilih. Oleh karenanya ia berharap dana pilkades segera cair, setidaknya sebelum daftar calon kepala desa ditetapkan, karena panitia membutuhkan anggaran besar untuk membuat surat suara dan kebutuhan lainnya. “Jumlahnya dana yang dialokasikan dikisaran Rp94 juta. Adapun untuk pendanaan selama ini sambil menunggu dana dari Pemda, mengandalkan hibah dari pihak ketiga, salah satunya dari kepala desa,” jelasnya. (apk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here