MASIH BEKERJA: Sejumlah buruh masih bekerja di tengah wabah corona
KARAWANG, RAKA – Aktivitas buruh di tengah wabah corona masih normal. Belum banyak perusahaan yang meliburkan karyawannya. Padahal di Karawang sudah 31 pasien positif corona. Buruh dinilai rentan terpapar virus, karena dalam satu perusahaan bisa ribuan karyawan kumpul.
Sekda Kabupaten Karawang Acep Jamhuri, libur atau tidaknya para buruh disesuaikan dengan karakter pekerjaan. “Sudah komunikasi dengan Apindo, sebagian perusahaan sudah ada yang meliburkan buruh terutama perusahaan yang terdapat pasien positif corona,” terang Acep, Rabu (1/4).
Dewan Pimpinan Apindo Kabupaten Karawang Abdul Syukur juga menyatakan telah menjalin komunikasi dengan Pemda Karawang. Dikatakannya, Apindo mengikuti setiap aturan yang ada terkait penanganan pencegahan corona. “Tentunya masing-masing perusahaan telah mengantisipasi dengan caranya masing-masing, sesuai dengan penanganan Covid-19 seperti penyemprotan disinfektan, jaga jarak, sebagian sudah berjalan efektif,” jelasnya.
Syukur mengaku belum punya gambaran kondisi dan langkah apa yang akan diambil jika Karawang menerapkan lockdown total. Namun ia tidak memungkiri saat ini beberapa perusahaan di Karawang tengah mengalami hambatan produksi karena keterlambatan material import. “Khususnya elektronik itu ada yang terganggu karena keterlambatan material dari Cina,” tambahnya.
Terkait nasib para buruh, Syukur mengatakan Apindo Karawang mengikuti instruksi dalam Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Ia menekankan langkah Apindo Karawang telah menginstruksikan ke setiap perusahaan mengenai setiap aturan yang diberlakukan pemerintah. “Dan kita juga melakukan penggalangan bantuan, kemarin kita sudah serahkan 700 lusin masker dan masih akan terus berlanjut karena pengumpulan masih terus berjalan, mudah-mudahan wabah corona cepat berlalu,” paparnya.
Sementara itu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsika Yudi Helfi, menaksir dampak ekonomi jika Pemda Karawang menerapkan lockdown. Yudi menjelaskan saat lockdown tidak ada akses masuk maupun keluar pada suatu wilayah, bukan hanya orang melainkan barang dan jasa. Yang menjadi permasalahan adalah seberapa banyak kebutuhan yang disuplai dari luar wilayah tersebut. Jika pemerintah dapat memberi jaminan maka tidak ada masalah dengan pemenuhan kebutuhan dasar warganya.
Di samping suplai kebutuhan dasar, permasalahan lainnya adalah kegiatan ekonomi akan terhenti. Hal ini tentunya juga memutus pendapatan sehingga berkurangnya daya beli warga. Bukan hanya daya beli individu melainkan juga daya beli industri seperti sewa gedung dan pabrik, pemeliharan mesin dan biaya tetap lainnya. Lebih dari itu hal yang riskan dan perlu diperhatikan adalah sejauh mana kekuatan suatu industri untuk kembali bangkit pasca lockdown. “Terus dari mana mereka akan menggaji karyawannya, apakah libur juga gajiannya, tambah lagi masalahya kan, jadi sektor formal terancam, sektor informal apalagi,” terangnya.
Hal yang tak kalah penting, Karawang merupakan salah satu kontributor terbesar dalam perekonomian Indonesia. Hal ini mengingat produk ekspor dari Karawang memberi sumbangsih besar pada devisa sebagai sumber pendapatan negara. Setidaknya akan menjadi masalah tersendiri jika ekspor dari Karawang terhenti. “Jadi menurut saya kalau Karawang akan lockdown tidak bisa selesai di Karawang saja, harus koordinasi serius dengan pemerintah pusat,” paparnya.
Jika semua hal tersebut tidak dapat diantisipasi, dampaknya tidak sekadar kelaparan melainkan krisis ekonomi secara menyeluruh. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadi krisis sosial. Ketika rakyat tidak terpenuhi kebutuhannya maka akan kehilangan kepercayaan pada pemerintah. “Akan ada krisis keamanan, toko sembako akan diserbu, pencurian akan meningkat dan bisa jadi terjadi hal yang lebih dari itu,” tambahnya. (din)
