KARAWANG, RAKA- Belakangan ini ramai mengenai perbincangan bergabungnya Indonesia dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah agar Indonesia mundur dari keanggotaan Dewan Perdamaian tersebut.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah segera membuka dialog dengan MUI terkait permintaan tersebut.
“Kami nanti akan berdialog dengan MUI,” kata Prasetyo Hadi saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2).
Baca Juga: Akses ke Tol Karawang Timur Hancur
Prasetyo menyebut pemerintah menghormati aspirasi MUI. Dan pihaknya meyakini dialog menjadi ruang penting untuk memberikan penjelasan mengenai alasan Indonesia bergabung dalam forum tersebut.
“Nanti, kami akan berikan penjelasan kenapa kita memutuskan untuk bergabung di Board of Peace ini,” ujar Prasetyo.
Dia menekankan keikutsertaan Indonesia di BoP merupakan bagian dari strategi diplomasi untuk membangun komunikasi dan menyampaikan pandangan Indonesia di tingkat internasional, khususnya terkait perjuangan kemerdekaan Palestina.
“Itu, kan (bergabung BoP, red) bagian dari cara kita membangun dialog. Kalau kita tidak ikut bergabung, bagaimana kita berdialog untuk memberikan masukan, memberikan pendapat, dalam rangka supaya bangsa Palestina bisa diakui kemerdekaan,” katanya.
Tonton Juga: Jalan Parakan Langganan Banjir
Prasetyo menegaskan Terkait isu kontribusi atau iuran keanggotaan dalam BoP merupakan bagian dari komitmen Indonesia sebagai anggota forum internasional.
Presiden Prabowo resmi menandatangani piagam keanggotaan Indonesia dalam BoP di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.
Melansir dari laman resmi MUI, permintaan agar Indonesia menarik diri dari keanggotaan BoP karena tidak berpihak kepada Palestina.
Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis menilai keikutsertaan Indonesia dalam forum BoP tersebut tidak wajar, mengingat terdapat Perdana Menteri Israel sebagai anggota, sementara tidak melibatkan Palestina.
Selain itu, MUI juga mengkritisi adanya kewajiban membayar iuran keanggotaan bagi negara-negara anggota BoP.
MUI juga menuding BoP sebagai bentuk neokolonialisme dan menolak konsep “perdamaian semu” yang tidak berbasis keadilan, tidak mengakui Palestina sebagai bangsa terjajah, serta berpotensi melanggengkan pendudukan Israel dalam kemasan perdamaian. (rbg)
