PURWAKARTA, RAKA – Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang rutin digelar tiap tahun kerap digelar di dalam ruangan atau gedung. Namun berbeda dengan wilayah lain, di Kecamatan Jatiluhur, acara itu justru digelar di pinggir Danau Jatiluhur.
Pemandangan danau Jatiluhur yang begitu indah, tak membuat peserta musrenbang tidak merasa monoton dan membosankan. Musrenbang tingkat Kecamatan Jatiluhur tahun 2019 yang digelar di deramaga terpadu Jambal, destinasi wisata danau Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, pada Rabu (27/2).
Menurut Camat Jatiluhur, H Asep Supriatna, ingin kegiatan musrenbang kali ini memprioritaskan hasil dan tidak harus diadakan di dalam ruangan. “Kegiatan musrenbang ini jangan jadi sebuah kegiatan yang rutinitas. Setiap tahun kita adakan terus, monoton seperti ini terus. Kita harus berani keluar dari acara rutinitas yang monoton, berani menerobos, berani berbeda tetapi orientasi tetap pada hasil,” kata Asep, saat ditemui di sela-sela kegiatannya.
Menurutnya, musrenbang tidak harus diselenggarakan di dalam ruangan. Seperti yang sudah digelar Kecamatan Jatiluhur dalam dua tahun ke belakang. “Saya sengaja memindahkan tempat pelaksanaan musrenbang yang biasanya mungkin di wilayah lain di aula kecamatan dan sebagainya, tapi saya sudah dua kali. Seperti pada pelaksanaan musrenbang tahun lalu kami gelar di objek wisata Cikao Park dan terus hari ini di pinggir Danau Jatiluhur,” jelas pria yang juga menjabat sebagai Ketua KNPI Purwakarta.
Asep menambahkan, musrenbang harus memprioritaskan hasil. Prosedur diikuti tetapi jangan orientasinya ke sana sehingga orientasi hasilnya dilupakan. “Pembangunan itu jangan sampai hanya ada dalam angka-angka tetapi harus menghasilkan nilai kemanfaatan buat masyarakat. Jangan hanya ngomong outputnya tapi outcome benefit dan impactnya juga harus menghasilkan sesuatu yang luar biasa,” ucapnya.
Asep berharap, nanti jadi bahan pembicaraan di arena musrenbang ini ada beberapa pekerja rumah (PR) yang hari ini belum terealisasi dan mudah-mudahan bisa teranggarkan nanti di APBD 2020 melalui RKPD 2020. “Namun pekerjaan kita ke depan memang tidak ringan, penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi informasi harus terus dikembangkan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pelayanan publik,” pungkasnya. (gan)
