LEMAHABANG WADAS, RAKA – Rencana pembangunan melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) menjadi agenda tahunan pemerintah desa dan kecamatan. Bahkan setiap tahun, sarana fisik yang rusak dan prioritas ajuan diinput, lalu dilayangkan lewat kegiatan musyawarah yang melibatkan sejumlah pihak. Tapi sayangnya, ajuan tinggalah ajuan, karena mayoritas yang diharapkan realiasasi justru nihil, kecuali dengan gertakan kades langsung ke para pejabat terkait.
“Buat apa sih Musrenbang. Seremonial saja. Bukan sekali dua kali pengajuan yang utama mah diinput, mana hasilnya. Pak camat juga tahu sendiri kan,” sesal Kades Kedawung Endang Zaelani.
Menurut Endang, forum yang selevel musrenbang, hasilnya selalu nihil dan dicueki Pemerintah Kabupaten Karawang. Hasilnya, ajuan di musrenbang itu kalah dengan melototnya para kades di dinas semisal Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) dan Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), bahkan aspirasi anggota DPRD. Betapapun sistemnya sudah bagus melalui e-planning dan sistem internet dalam memasukan ajuan, tetap saja alasan anggaran dan dialihkan ke desa atau kecamatan lain selalu mewarnai jawaban hasil ajuan musrenbang. “Bisa dilihat dari pembangunan di desa, rata-rata kebanyakan realisasi fisik itu bukan dari ajuan musrenbang, tapi dari hasil kerja keras kades melototi pejabat pemkab,” ungkapnya.
Endang mencontohkan, urusan drainase, jalan maupun aspirasi DPRD, bisa ada hasil jika kades menjemput bola langsung ke pejabat terkait. “Maksud dari melotot itu bukan secara verbal. Kalau kades gak melotot dan lincah, wah bisa dibayangin deh berapa yang realisasi di desa-desa,” katanya.
Endang menambahkan, kondisi seperti ini seharusnya jadi perhatian, jangan sampai di Bappeda itu selalu menekankan agar kades input data-data fisik yang prioritas, tapi sudah muncul data dicueki dan tidak dibangun. “Artinya untuk apa data itu dibuat, kalau kenyataannya tidak direalisasikan,” sesalnya.
Camat Lemahabang Hamdani mengatakan, musrenbang adalah kebijakan yang tetap harus dilaksanakan, terlepas soal ajuan nihil atau tidak, tugas semua pihak adalah mengamankan kebijakan bupati. “Ajuan kadang tidak sesuai dengan hasil, tapi tetap, kegiatan yang dianjurkan harus dilaksanakan. Tinggal pilah mana prioritas dan non prioritas,” tuturnya.(rud)
