Radarkarawang.id- Operasional masih ditutup hampir satu pekan, nasib 700 satwa terganggu konflik internal pengelola Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo.
Humas Manajemen lama Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT), Sulhan Syafi’i mengatakan, kebutuhan operasional Bandung Zoo paling besar diperoleh dari penjualan tiket.
Termasuk untuk mengurus satwa. Penutupan Bandung Zoo berdampak pada pemasukan tersebut. “Yang terbesar memang dari pengunjung,” kata Sulhan, Senin (11/8).
“Kedua dari parkir, sewa-sewa booth atau tenant, kemudian resto. Ketiga dari lain-lain, seperti sumbangan. Tapi ya 0,0 sekian dibanding tiket yang paling besar,” ujar dia.
Baca Juga: Transaksi Gelap di Dinas PUPR
Meski belum beroperasional kembali, Sulhan mengatakan para pekerja tetap melakukan perawatan terhadap satwa. Ada sekitar 40 orang lebih keeper yang melakukan perawatan terhadap sekitar 700 satwa di Bandung Zoo.
Termasuk melakukan perawatan atas fasilitas yang ada. “Jumlah satwanya hampir 700, belum termasuk kebersihan, itu semua harus kami jaga,” ucapnya.
“Kami itu komitmen sampai kapanpun akan penuhi pakan buat satwa juga upah karyawan,” jelasnya, memastikan akan tetap menjaga kondisi satwa.
Sementara itu, Kuasa Hukum pengelola lama Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) Jutek Bongso, menyatakan pihak kliennya khawatir timbul masalah terkait pengelolaan bila penutupan Bandung Zoo berkepanjangan.
Sebab, di samping mengandalkan pendapatan dari pengunjung, biaya perawatan Bandung Zoo sendiri menurutnya tidak sedikit. Sehingga membutuhkan biaya yang besar.
Tonton Juga: Proyek Ilegal Ditutup Paksa.
Dia menyebut bahwa untuk biaya perawatan satwa saja ongkos yang dibutuhkan ditaksir Rp 400 juta per bulan atau sekitar Rp 13 juta lebih setiap harinya.
“Yang jelas informasi yang kami dapat, rata-rata 400 juta perbulan minimal untuk biaya makan satwa. Bayangkan jika itu (Bandung) ditutup setiap bulan, ini akan memperparah persoalan timbul masalah,” ucap dia.
Saat ditanya sampai kapan Bandung Zoo tutup, Jutek mengatakan pihaknya belum bisa memastikan. “Saya pikir ini harus secepatnya ditanggulangi,” tandasnya.
Terpisah, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menengahi keributan internal antara pengurus lama dan baru Bandung Zoo.
Adapun kewenangan tersebut, kata Dedi, ada di tangan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Dia pun memilih membatasi diri. “Kan, kewenangannya ada kewenangan di pemerintah kota ya,” paparnya.
“Sampai hari ini kan kami tidak diminta untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Saya kan membatasi diri hari ini,” kata Dedi.
Dedi akan menyelesaikan permasalahan antara pengurus lama dan baru, jika diminta. “Hari ini akan selesaikan kalau saya diminta,” tuturnya. (jpg/asy)
