Radarkarawang.id- Akibat buruknya tata kelola lingkungan, sungai Indonesia darurat sampah plastik. Temuan ini pernah diluncurkan oleh tim Ekspedisi Sungai Nusantara pada akhir 2022 setelah mengunjungi dan melakukan penelitian di 68 sungai strategis nasional.
Ekspedisi dilakukan sekaligus survei persepsi masyarakat terhadap sungai Indonesia pada 1.148 responden yang berdomisili di 166 kota dari 30 provinsi. Hasilnya, 98 persen sungai-sungai nasional tercemar mikroplastik. Sementara, 82 persen responden sebut pemerintah abai kelola sungai.
Ketua tim Ekspedisi Sungai Nusantara, Prigi Arisandi menuturkan, temuan ini menunjukkan bahwa sungai di Indonesia berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Ini bukan masalah lingkungan tetapi juga masalah kesehatan bagi masyarakat yang bergantung pada sungai-sungai ini untuk kebutuhan sehari-hari. Apalagi, banyak sungai yang airnya dijadikan sebagai bahan baku PDAM, sementara minimnya kontrol pemerintah sehingga banyak industri membuang limbahnya yang sembarangan di sungai, banyaknya timbulan sampah yang berpotensi menyumbang kontaminasi mikroplastik yang beresiko kepada kesehatan manusia dalam jangka panjang. Hal itu dapat mengancam krisis air bersih karena masyarakat sampai saat ini mengkonsumsi air yang terkontaminasi partikel mikroplastik yaitu partikel hasil fragmentasi sampah plastik yang berukuran kurang dari 5 mm.
Mikroplastik di sungai telah terbukti merusak rantai makanan. Penelitian Ecoton telah menemukan mikroplastik di air, sedimen, ikan, udang, bahkan di kotoran manusia yang hidup di bantaran sungai. Tidak hanya itu, mikroplastik dapat berperan sebagai vektor transportasi racun dan senyawa dalam plastik juga termasuk sebagai senyawa pengganggu hormon seperti ftalat, bhispenol yang salah satu dampaknya apabila masuk ke manusia dapat memicu kanker.
Akibat lainnya, ikan menjadi intersex sehingga bisa punah dalam jangka panjang. “Ekosistem sungai, jika airnya tidak mendukung dapat menyebabkan ikan bermigrasi ke tempat yang lain, bahkan bisa menyebabkan ikan mati dan punah jika pengelolaan sungai tidak baik,” ungkap Tasya Husna peneliti sensus ikan Ecoton.
Indonesia memiliki kesempatan untuk belajar dari praktik terbaik negara lain dalam pengelolaan sumber daya air dan lingkungan. Diharapkan hasil dari World Water Forum dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dan implementasi yang kuat di masa depan. Pemerintah Indonesia harus melihat itu sebagai panggilan untuk beraksi, berkolaborasi antar elemen masyakarat. Upaya pemulihan sungai, pengurangan plastk sekali pakai, memfokuskan anggaran APBD dan APBN untuk pengelolaan sungai, memaksimalkan penegakan hukum bagi industri/perusahaan yang mencemari sungai harus menjadi prioritas utama. (asy)
