CILAMAYA WETAN, RAKA – Selain infrastruktur yang jadi keluhan masyarakat, persoalan ketenagakerjaan acapkali jadi curhatan utama warga saat memanfaatkan kegiatan reses Anggota DPRD Karawang. Maraknya pengangguran dan sulitnya lapangan kerja di Karawang dianggap tidak pernah terselesaikan. “Katanya lulusan SMK bisa cepat kerja karena banyak pabrik di Karawang, tapi kenapa mau kerja harus pake uang gede, ada yang ditipu ada juga yang menolak, tolong beri solusinya,” ucap warga Desa Kiara, Kamad, Kamis (14/2).
Menanggapi itu, anggota DPRD Karawang Ir Teddy Luthfiana mengakui, persoalan tenaga kerja tidak pernah tuntas. Menelurkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2011 saja cukup alot saat itu untuk membagi jatah persentase warga asli Karawang dengan Luar Karawang. Belum berjalan optimal, Perda ini di gugurkan karena dianggap egosentris kedaerahan, padahal persoalan serapan tenaga kerja itu adalah hak semua warga Indonesia.
Saat ini, banyak lulusan sekolah SMK, bahkan jurusannya juga tak kurang untuk disiapkan di dunia kerja, namun kebanyakan saat di cek memang yang banyak di serap justru orang luar Karawang, bahkan yang membuatnya prihatin, konon perusahaan menganggap bahwa karakter orang Karawang terlalu manja, sehingga sulit diatur dan kurang disiplin. Entah anggapan ini benar atau tidak, yang jelas harus jadi bahan refleksi untuk membuktikan, bahwa warga asli Karawang siap dan matang dalam disiplin kerja. “Sudah ada Perda nya, tapi berbenturan dengan UU, dibatalkan, sekarang itu mau tidak mau kita harus bersaing semua dengan warga luar Karawang dalam mendapatkan kesempatan kerja,” ungkapnya.
Lebih jauh Tedy menambahkan, cari kerja di Karawang juga sering ada oknum yang bermain agar bisa lolos dengan bayaran jutaan atau 3 kali gaji, disisi lain kalaupun masuk kerja, sistem outsourcing tidak bisa di redam, karena kontrak setahun saja sudah habis nganggur lagi. Ini semua, memang jadi PR bersama dan diupayakan formulasinya agar masyarakat Karawang bisa di prioritaskan perusahaan. Diharapkan memang, masyarakat bisa berkoordinasi langsung dengan Disnaker Karawang yang sudah menerapkan satu pintu untuk BLK dan serapan tenaga kerja setiap tahun. “Banyak oknum mau kerja saja, padahal kontrak hanya setahun nganggur lagi,” ucap Teddy saat reses di Desa Mekarmaya. (rud)
