BANDUNG, RAKA – Rencana pembelian mobil dinas gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat menjadi buah bibir masyarakat.
Tak tanggung-tanggung, rencana tersebut juga menjadi bahan perbincangan hingga luar daerah. Terutama di kalangan warga Minang yang ada di perantauan.
Musababnya, rencana pembelian mobil dinas tersebut dilakukan di tengah pandemi yang hingga kini masih mewabah. Sementara di sisi lain, rakyat tengah dilanda kesulitan ekonomi akibat terbatasnya ruang gerak mereka.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Keluarga Minang (IKM) Jawa Barat Johni Martiyus Sutan Panglimo Sarialam mengingatkan agar rencana pembelian mobil dinas tersebut dibatalkan.
Menurutnya, pembelian mobil dinas tidak etis dilakukan di tengah kesulitan yang dialami rakyat akibat hantaman pandemi yang sudah hampir dua tahun melanda negeri ini.
Presidium Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jawa Barat ini menambahkan, seharusnya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19, serta pemulihan ekonomi rakyat, ketimbang mendahulukan kebutuhan yang lainnya. “Justru dalam kondisi seperti ini, pemimpin harus mampu menunjukan keberpihakannya kepada rakyat. Dengan membuat program yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat. Banyak warga kita yang sedang mengalami kesulitan. Itu yang harus diselesaikan lebih dulu,” tandasnya, Rabu (19/8).
Dikatakan Johni, pihaknya tidak akan mempersoalkan pembelian mobil dinas jika dilakukan pada momen yang tepat. “Kami tidak akan mempersoalkan pembelian mobil dinas jika dalam keadaan normal. Dengan syarat, benar-benar dibutuhkan untuk menunjang kinerja gubernur dan wakil gubernur. Tapi untuk saat ini sangat tidak tepat, karena ada yang lebih penting. Menyelamatkan rakyat yang sedang dilanda kesulitan akibat pandemi,” tandasnya.
Johni berharap, rencana tersebut ditinjau kembali karena rakyat sedang dilanda kesulitan. “Kami hanya mengingatkan agar rencana tersebut ditinjau ulang. Dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Covid-19. Baik untuk penanganan kesehatan, bantuan pendidikan, bantuan sosial, maupun untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat yang morat-marit,” imbuhnya.
Dikatakannya pula, dalam kondisi seperti sekarang, seharusnya pemimpin hadir untuk menjawab kebutuhan rakyat. Bukan malah melukai hatinya. “Dalam kondisi seperti ini, gubernur dan wakil gubernur harus menunjukan sikapnya sebagai pemimpin yang bijak, yang merasakan kesulitan rakyat,” tandasnya. (rls)
