PURWAKARTA, RAKA – Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengalokasikan anggaran ratusan juta rupiah untuk kegiatan Paskibraka (Pasukan Pengibra Bendera Pusaka) pada tahun ini. Untuk pakaian seragamnya saja mencapai Rp151 Juta.
Anggaran sebesar itu membuat publik curiga. Salah satu pihak yang menyoroti pengelolaan dana tersebut adalah DPC Pospera Purwakarta, yang mempertanyakan keterbukaan terkait penggunaannya.
Pospera menilai bahwa kegiatan Paskibraka memang penting untuk pembinaan karakter generasi muda, namun besarnya anggaran yang bersumber dari APBD menuntut transparansi penuh dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Purwakarta selaku pelaksana kegiatan.
Baca Juga: Pasokan Sayur Berkurang Harga Meroket, Emak-Emak Semakin Tertekan
Sekretaris DPC Pospera Purwakarta, Panuntun Catur Supangkat, menyampaikan bahwa masyarakat perlu mendapatkan penjelasan rinci agar tidak ada keraguan terkait pemanfaatan anggaran.
“Kami tidak menolak kegiatan Paskibraka, tetapi anggaran publik harus jelas penggunaannya. Masyarakat berhak tahu bagaimana penggunaan setiap rupiahnya,” ujarnya, Selasa (2/12).
Berdasarkan data yang dihimpun, tercatat anggaran sekitar Rp151 juta dialokasikan untuk pengadaan seragam Paskibraka (PDU).
Pospera menilai setiap pembelanjaan yang menggunakan dana publik wajib mengikuti prinsip efisiensi dan akuntabilitas.
Tonton Juga: Senopati Macet Total
Mereka menegaskan akan terus memantau jalannya program serta mendesak Kesbangpol untuk membuka seluruh rincian anggaran secara transparan kepada masyarakat.
“Jika keterbukaan tidak dilakukan, wajar apabila kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah perlahan menurun,” kata Catur.
Hingga berita ini tayang, Kesbangpol Purwakarta belum memberikan tanggapan resmi mengenai sorotan tersebut. (yat)
