DISKUSI PILKADES: Muspika Tirtajaya bersama TNI dan Polri berdiskusi mengenai penyelenggaran pilkades tanggal 21 Maret 2021.
TIRTAJAYA, RAKA – Pemilihan kepala desa serentak di 177 desa akan digelar Minggu (21/3), Polsek Tirtajaya meminta kepada panitia penyelenggara pilkades tidak memihak salah satu calon, agar pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa itu berjalan tertib.
Hal itu diungkapkan KA SPKT Polsek Tirtajaya Ipda Mohamad bersama Muspika Kecamatan Tirtajaya saat bersilaturahmi ke salah satu calon kades di Desa Medankarya, Nurhali. “Kami juga memberikan himbauan tentang protokol kesehatan dan himbauan kamtibmas,” ungkapnya.
Ia melanjutkan, dalam pertemuan tersebut ada beberapa hal yang dibahas, seperti upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan selalu terapkan protokol kesehatan dengan tepat, dengan rajin mencuci tangan pakai sabun dan sediakan hand Sanitizer, dan agar selalu berhati-hati dan waspada terhadap situasi keamanan di lingkungan. “Agar Ikut serta dalam mensosialisasikan tentang protokol kesehatan, dan selalu menjaga netralitas dalam melaksanakan tugasnya sebagai panitia pilkades, dan lakukan koordinasi dengan Bhabinkamtibmas atau polsek bila ada permasalahan atau kejadian yang melanggar hukum,” ungkapnya.
Kasi Tata Kelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang Andri Irawan mengatakan, jika ditemukan ada pertemuan calon kades dengan masyarakat dan dibumbui dengan politik uang, acara tersebut akan dihentikan oleh tim panitia tingkat kecamatan. “Larangan kegiatan money politic dalam pilkades serentak ini sudah diatur dalam peraturan gubernur. Namun, kalau sifatnya tindak pidana, barangkali saya kurang berkompeten menjelaskannya. Cuma kalau di pergub kita pada masa kampanye itu ada larangan, salah satunya menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada orang lain,” jelasnya kepada Radar Karawang.
Ia melanjutkan, kegiatan bagi-bagi uang yang dilakukan oleh calon kepala desa tersebut hanya diberhentikan kegiatannya saja, dan tidak mengganggu jalannya atau jadwal tahapan pilkades serentak tahun ini. “Jadi pengawasan yang dilakukan oleh tim kabupaten melalui tim kecamatan, lebih bersifat preventif atau pencegahan,” kata Andri. (mra/tr)
