KARAWANG, RAKA – Dalam sebulan, empat kali tawuran pelajar bersenjata tajam terjadi di Kabupaten Karawang. Jika terus dibiarkan, bukan tidak mungkin diantara mereka ada yang tewas terbunuh.
Menanggapi persoalan itu, tidak ada solusi jitu yang ditawarkan Pemerintah Kabupaten Karawang. Bahkan, para pejabat seolah lempar tanggung jawab. Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Hadis Herdiana mengatakan persoalan itu kepala Disdikpora yang bisa menjawab. “Taroskeun ka (tanyakan ke) pak Kadisdikpora,” ungkapnya kepada Radar Karawang.
Menurutnya, Disdikpora sudah membentuk satuan tugas penanganan tawuran pelajar. Namun, harus didukung oleh sekolah dan orangtua siswa. “Satgas perlu ditingkatkan, diberdayakan, dan dioptimalkan lebih lanjut,” katanya.
Kepala Satpol PP Kabupaten Karawang Asip Suhendar tidak berkomentar panjang mengenai tawuran pelajar. “Ke Disdik,” ujarnya singkat.
Sekretaris Disdikpora Kabupaten Karawang Nandang Mulyana mengatakan, sekolah tidak bisa disalahkan dengan adanya tawuran. Sebab, guru hanya bisa mengawasi murid-muridnya pada saat jam sekolah. Di luar itu menjadi pengawasan orangtua. “Saya tidak bisa menghakimi sekolah (yang terlibat tawuran) dan mencabut izin operasionalnya. Yang jelas kita akan evaluasi dan melihat dari bobot kesalahannya,” katanya.
Anggota Komisi III DPRD Karawang Dedi Rustandi mengatakan, belum ada regulasi yang bisa mencabut izin operasional sekolah yang pelajarnya kerap terlibat tawuran. “Persoalan tawuran pelajar adalah persoalan kita bersama,” tuturnya.
Ia melanjutkan, untuk mengatasi tawuran, perlu peran aktif orangtua dan sekolah, serta masyarakat. “Paling penting adalah memberikan pemahaman mental spiritual yang bisa meredam kenakalan anak-anak sekolah,” tuturnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Karawang Sri Rahayu Agustina mengatakan, harus ada ekstrakurikuler tambahan untuk siswa agar mereka sibuk. Selain itu, peran aktif orantua sangat penting agar komunikasi bisa terbangun. “Insya Allah kita akan sidak langsung ke sekolah tersebut (yang tawuran), dan akan mempertanyakan sejauh mana peran sekolah, dan bagaimana komunikasi dengan orangtua siswa melalui komite sekolah ketika terjadi tawuran,” katanya. (apk)
