PURWAKARTA, RAKA – Pemerintah Kabupaten Purwakarta mulai menerapkan skema baru dalam pembayaran proyek infrastruktur.
Mulai tahun 2026, setiap pekerjaan barang dan jasa tidak lagi bisa dibayarkan secara otomatis, melainkan harus melalui pemeriksaan dan rekomendasi Inspektorat Daerah terlebih dahulu.
Kebijakan tersebut ditegaskan oleh Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, saat memberikan arahan kepada jajaran perangkat daerah, Senin (26/1). Bupati yang akrab disapa Om Zein itu menekankan pentingnya pengawasan ketat agar penggunaan anggaran daerah benar-benar sesuai dengan pekerjaan yang terpasang di lapangan.
“Mulai tahun ini, saya mohon bantuan Pak Inspektur. Pekerjaan-pekerjaan dibayarkan setelah mendapat rekomendasi dari Inspektorat,” ujar Om Zein, Senin (26/1).
Menurutnya, Inspektorat kini memiliki peran strategis sebagai pengawas sebelum uang negara dicairkan. Dengan mekanisme tersebut, setiap proyek akan dikoreksi sejak awal, sehingga potensi kekurangan volume, mutu pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, hingga pemborosan anggaran dapat dicegah.
Om Zein menjelaskan, pembayaran proyek tidak lagi berdasarkan nilai kontrak semata, melainkan mengacu pada hasil riil yang benar-benar terpasang. Ia mencontohkan, jika sebuah proyek memiliki nilai kontrak Rp1 miliar, tetapi volume pekerjaan di lapangan hanya setara Rp800 juta, maka pembayaran pun hanya dilakukan sebesar nilai tersebut.
“Kalau nilai proyeknya Rp1 miliar, yang terpasang Rp800 juta, ya kita bayar Rp800 juta sesuai rekomendasi Inspektorat,” tegasnya.
Lebih dari sekadar pengendalian anggaran, kebijakan itu disebut sebagai upaya membangun sistem kerja yang transparan dan bertanggung jawab, baik di lingkungan pemerintah daerah maupun bagi rekanan pelaksana proyek. Om Zein menilai, lemahnya pengawasan sebelum pembayaran kerap menjadi celah munculnya persoalan di kemudian hari.
Dengan menjadikan Inspektorat sebagai pintu terakhir sebelum pencairan dana, ia berharap setiap rupiah anggaran daerah benar-benar sebanding dengan hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat.
“Pembangunan tidak hanya mengejar serapan anggaran, tapi kualitas. Harus terkoreksi sejak dini agar infrastruktur Purwakarta benar-benar berkualitas,” pungkasnya. (yat)
