MOBIL BARU: Bupati dan wakil bupati punya mobil dinas baru
Pakai Mobil Dinas Lama Lebih Tenang
KARAWANG, RAKA – Sudah lebih dari sepekan terakhir, pembelian mobil dinas baru untuk bupati dan wakil bupati Karawang menjadi bahan pembicaraan berbagai kalangan masyarakat.
Belakangan diperoleh informasi pula, selain bupati dan wakil bupati, ternyata sekretaris daerah juga mendapatkan fasilitas serupa. Selain itu, dua instansi vertikal juga kabarnya mendapatkan kendaraan hibah dari Pemkab Karawang.
Penelusuran Radar Karawang, mobil bermerk Mazda CX-9 yang dipakai bupati dan wakil bupati dibanderol Rp998,8 juta. Sejumlah kalangan menilai, pembelian mobil yang harganya nyaris Rp1 miliar per unitnya itu tidak tepat di saat situasi ekonomi masyarakat carut-marut akibat hantaman pandemi corona.
Beragam pandangan masyarakat mulai pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, hingga pemerhati anggaran.
Ketua Pelajar Islam Indonesia Kabupaten Karawang Fanny mengatakan, pembelian mobil dinas baru di tengah pandemi Covid-19 kurang tepat karena masih banyak warga yang membutuhkan bantuan. “Seharusnya pimpinan daerah punya rasa empati di masa pandemi Covid-19, anggaran untuk mobil dinas bisa dialokasikan kepada pos lain yang lebih penting untuk meringankan beban masyarakat,” ujarnya.
Budi Dwi Hapsari, mahasiswa Unsika berpandangan, secara yuridis pembelian mobil dinas baru tidak jadi masalah, karena tidak berbenturan dengan konstitusi yang ada. Namun dari segi etis, Pemerintah Kabupaten Karawang dinilai melanggar karena tidak bisa menempatkan dengan tepat kebutuhan yang sifatnya primer dengan tersier. “Kebutuhan primer seperti kesehatan dan kondisi perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Sedangkan tersier seperti pembelian mobil yang terbilang cukup mewah,” katanya.
Sekretaris Himpunan Mahasiswa Peduli Kerakyatan (Hima Pekar) Karawang Muhammad Zeini mengatakan, pembelian mobil dinas bupati dan wakil bupati secara etis melukai hati masyarakat, karena memang krisis ekonomi di tengah pandemi belum sembuh total. “Seperti yang kita lihat masyarakat hari ini berjuang untuk memenuhi kehidupannya. Nah tentunya seharusnya anggaran pembelian mobil ini ini bisa dipakai lebih bijak, dan lebih peka lagi terhadap kondisi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Karawang Jamil Redza Nasrullah mengatakan, pembelian mobil dinas tersebut sangat mengiris hati, karena seharusnya pemimpin bisa berempati dengan keadaan pendemi ini. “Seharusnya bisa memberikan solusi terhadap kondisi rakyatnya yang sedang susah. Bukan malah foya-foya dengan bergelimang kemewahan dengan membeli mobil baru,” tuturnya.
Sedangkan Gabriel, mahasiswa STIKes Horizon Karawang berpendapat, saat ini sangat terlihat ketimpangan sosial yang terjadi antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan rakyatnya. Di sisi lain masyarakat kesusahan mencari sesuap nasi di kala pamdemi Covid-19, namun sebaliknya pemerintah seolah berpoya-poya menghabiskan anggaran daerah untuk dibelikan mobil yang harganya miliaran rupiah, dan rasional pembeliannya pun tidak jelas untuk rakyat. “Saya rasa anggaran tersebut akan cukup untuk membantu pasien yang tidak mampu berobat ke rumah sakit, karena tidak punya uang,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai, pengadaan mobil dinas baru itu sangat tidak efisien. Terlebih di tengah sulitnya perekonomian masyarakat karena pandemi Covid-19 yang sedang terjadi.
“Masyarakat lagi kesulitan ekonomi karena pandemi. Dengan pengadaan mobil dinas baru ini bisa dinilai kalau pemimpin itu tidak punya pikiran buat rakyat,” ungkapnya saat dihubungi Radar Karawang.
Dibolehkan atau tidak, ada payung hukum atau tidak, kata Uchok, pengadaan fasilitas mobil dinas untuk bupati dan wakil bupati tetap harus mempertimbakan kondisi dan masyarakat. “Daripada uang miliaran itu digunakan untuk pengadaan mobil, lebih baik dialokasikan untuk membuat kebijakan yang sifatnya membantu kesulitan perekonomian masyarakat karena dampak pandemi ini,” ujarnya.
Menurut Uchok, payung hukum itu kalah ketika melihat realita bahwa rakyat sedang membutuhkan uang.
Dengan pembelian dua mobil dinas baru di tengah pandemi ini, bupati tidak bertindak sebagai teladan bagi masyarakat, tetapi justru menjadi orang yang betul-betul menikmati APBD untuk fasilitas kemewahan seorang pemimpin.
“Mumpung jadi kepala daerah seenaknya saja pengadaan tersebut untuk dia. Bermewah-mewahan dan menari di atas kesulitan rakyat karena pandemi,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditulis, bupati maupun wakil bupati Karawang belum bisa dihubungi. Nomor handphonenya dalam keadaan tidak aktif. (mal/nce/rus/cr8)
