PURWAKARTA, RAKA – Diikuti puluhan kader, Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Purwakarta gelar budgeting school (sekolah anggaran APBD), di Balai Pengembangan Benih Ikan Tawar (BPBIT), Desa Nagrog, Wanayasa, Purwakarta.
Acara yang digelar mulai tanggal 28-30 Desember 2018 itu, dibuka dengan dialog interaktif yang menghadirkan narasumber Transparansi Internasional M. Affan R. Tojeng, Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi dan Kepala Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD), sayangnya BKAD tidak dapat hadir dalam kegiatan tersebut.
“Di saat negara-negara maju, seperti Inggris, Jerman, Amerika dan banyak lagi yang lainnya sudah diskursus atau membicarakan tentang welfare state atau negara kesejahtraan. Di Indonesia banyak Kabupaten/Kota untuk standard Good Goverrnance pun masih jauh,” ujar Uchok.
Ketua PMII Purwakarta, Dede Jamaludin, berharap Bupati Purwakarta dapat mewujudkan pemerintahan yang memenuhi standar minimal Good Goverrnance, seperti keterbukaan informasi publik, penganggaran yang sehat dan efektif, lebih jauhnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbungan ekonomi semakin meningkat. “Semoga IPM dan pertumbuhan ekonomi Purwakarta meningkat, dan penganggarannya sehat,” ujar Dede Jamaludin.
Selain itu, Ia menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk membekali para kader-kader PMII supaya lebih mengenal sistem anggaran, berikut proses dari awal penyusunan hingga pengalokasian dan pemanfaatannya. Dan berharap peserta mampu memahami materi apalagi kegiatan sekolah anggaran ini merupakan ilmu yang jarang sekali dimiliki oleh pengurus PMII. “Semoga dapat memberikan spirit baru buat kader PMII minimal mampu menganalis dokumen anggaran yang partisipatif, transparan dan akuntabal,” ucapnya.
Sementara, Ketua Pelaksana Ahmad Syarifudin menjelaskan, bahwa sekolah anggaran memang sengaja diinisiasi untuk meningkatkan keilmuan kader PMII, karena untuk mempermudah dalam melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintah. “Tujuannya tidak hanya sekadar mempermudah fungsi kontrol saja. Akan tetapi supaya kader PMII mampu memberikan kontribusi konkrit terhadap pembangunan Purwakarta,” katanya.
Ia pun mengaku, sedikit kecewa pada narasumber yang tidak dapat hadir, selain BKAD, Badan Anggaran Kabupeten (Banggar) Purwakarta juga tidak bisa hadir. Padahal kegiatan tersebut sangat penting agar para peserta dapat memahami soal anggaran proses dari awal hingga akhir. “Kami mengundang narasumber dari jauh-jauh hari, tapi tidak datang juga. Sebenarnya ada apa dengan mereka?” katanya. (gan)
