KARAWANG, RAKA – Permasalahan kekeringan di wilayah Kabupaten Karawang hingga sekarang masih belum dapat teratasi oleh pemerintah daerah. Setiap tahun, wilayah yang sudah langganan kekeringan selalu kekurangan air bersih.
Ferry Muharram, Kepala Bidang Kedaruratan dan logistik BPBD Kabupaten Karawang mengatakan, pada Bulan Agustus terjadi adanya kenaikan jumlah wilayah yang terdampak kekeringan. Hal ini terlihat dari adanya permintaan distribusi air bersih dari kepala desa. “Kaitan dengan penanganan BPBD dampak dari musim kemarau tahun ini, di Bulan Juli kita sudah menggelar rapat siaga kekeringan dengan semua sektor. Kemudian kita tindaklanjuti dengan menerbitkan surat keputusan dan pernyataan Bupati tentang siaga darurat kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Tentunya memasuki mulai rakor Bulan Juli, eskalasi justru naik di Bulan Agustus ini. Terlihat adanya peningkatan kekeringan dengan banyaknya permohonan air bersih dari masyarakat,” ujarnya Jumat (30/8).
Hingga sekarang telah ada 5 kecamatan dengan 10 desa yang terdampak kekeringan. Desa yang paling banyak terdampak terletak di Karawang bagian selatan. Meski begitu adapula wilayah yang terdampak di Kecamatan Klari, Telukjambe Barat dan Ciampel. “Di Karawang Selatan itu yang mengalami kekeringan di Kecamatan Pangkalan dan Tegalwaru, Kecamatan Telukjambe Barat juga. Ada 5 kecamatan yang terdampak, terlihat dari adanya laporan dan permohonan air bersih di setiap desa. Di Kecamatan Pangkalan sendiri ada 4 desa yang terdampak, pertama Mulangsari, Kertasari, Jatilaksana, Tamanmekar. Di Kecamatan Tegalwaru baru ada 1 desa yang terdampak yaitu Desa Kutalanggeng. Di Telukjambe Barat ada 3 desa yang terdampaj, pertama Wanakerta, Wanajaya dan Wanasari. Kecamatan Ciampel ada 1 desa yaitu Parungmulya dan Kecamatan Klari ada di Desa Curug,” jelasnya.
Meski belum berhasil melakukan pengeboran sumur resapan, namun permasalahan ini telah mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat dengan adanya dana siap pakai. Kendala yang terjadi berupa tekstur tanah di wilayah selatan yang terbuat dari batuan kapur. Langkah yang dapat dilakukan saat ini hanya dengan melakukan distribusi air bersih dan adanya toren air kapasitas 5000 liter di Desa Mulangsari. “Dari pihak kami terkait pengeboran sumur itu ada di dinas teknis. Kami diundang oleh BNPB, ada upaya dari pemerintah pusat adanya dana siap pakai untuk pengeboran sumur. Tetapi untuk pelaksanaan teknis bukan ada di kami. Kita harus mapping dulu untuk wilayah yang ada sumber airnya terutama di wilayah selatan, karena usaha yang sebelumnya pun belum berhasil. Terkait inovasi yang dilakukan BPBD untuk mempercepat distribusi air adanya penyediaan toren penampung yang berkapasitas 5000 liter. Seperti yang sudah ada di Desa Mulangsari,” terangnya.
Sementara itu, Adi Setiawan, warga sekitar mengaku untuk warga Desa Kutalanggeng hingga sekarang belum mendapatkan distribusi air bersih. Warga setempat akan mengirimkan surat permohonan kepada Dinas Sosial dan BPBD pada Senin (2/9). “Tadi ada warga Cipeuteuy meminta bantuan air sama warga Kutalanggeng. Senin akan bersurat ke BPBD dan dinsos. Belum ada bantuan distribusi air bersih untuk di Cipeteuy. Di Desa Cintalaksana 2 ke RT an, kalau di Kutalanggeng 4 ke RT an,” tutupnya. (nad)
