Antisipasi Anak Kekurangan Gizi, Menikah Harus Diusia Ideal

KARAWANG, RAKA- Warga Kelurahan Adiarsa Barat diberikan edukasi terkait stunting oleh BKKBN Provinsi Jawa Barat bersama anggota DPR RI Putih Sari.
Anggota DPR RI Putih Sari menyampaikan, telah mempunyai komitmen untuk dapat membantu Pemerintah Daerah (Pemda) Karawang dalam menurunkan kasus stunting di Karawang. Ia menyampaikan angka stunting di Karawang saat ini sebesar 14 persen. Hal ini hasil kerjasama dari semua OPD dalam menurunkan angka stunting. “Saat ini Karawang menargetkan angka stunting turun menjadi 8 persen di tahun 2023, komitmen ini harus kita jaga dan memperbanyak aksi agar target tersebut bisa tercapai tepat waktu,” ujarnya, Kamis (12/10).
Ia menjelaskan, stunting dapat dicegah dengan melakukan perencanaan yang matang tentang pernikahan. Ia menegaskan calon pengantin diwajibkan untuk memperoleh nutrisi dan gizi yang cukup sebelum kehamilan. Sesuai dengan anjuran dari BKKBN, pernikahan harus dilakukan bagi pria usia 21 tahun dan wanita 25 tahun. “Selain itu, sesuai anjuran BKKBN menikah itu harus diusia yang ideal. 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Dengan begitu, mental, fisik, dan finansial dipastikan sudah lebih baik. Dan ketika punya anak nanti insya Allah tidak akan lahir anak stunting baru,” tambahnya.
Angela Sri Melani Winyarti, widyaiswara Ahli Madya BKKBN Provinsi Jawa Barat mengungkapkan faktor penyebab utama stunting disebabkan oleh gizi yang kurang. Kemudian faktor yang lain akibat pola asuh, tidak adanya stimulasi dari orangtua dan perhatian yang kurang. Hal tersebut sering terjadi di seribu hari pertama kehidupan anak. “Faktor lainnya itu kesalahan pola asuh, kurangnya perhatian, dan jarang mendapatkan stimulasi dari orang tuanya. Itu bisa terjadi selama seribu hari pertama kehidupan pada anak,” ungkapnya.
Ia menghimbau kepada semua pihak untuk dapat ikut serta dalam menurunkan angka stunting di Indonesia. Kemudian ia pun menyampaikan agar dapat menyelamatkan generasi bangsa. “Stunting ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggungjawab kita semua,” tutupnya. (nad)