KARAWANG, RAKA – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) melatih dokter, bidan dan penyuluh terkait pemasangan alat kontrasepsi setelah melahirkan. Soalnya, capaian program ini masih rendah.
Sekretaris DPPKB Kabupaten Karawang Imam memaparkan, capaian program keluarga berencana pasca persalinan (KBPP) di tingkat provinsi saat ini masih rendah. Pada tahun 2021 capaian KB hanya sebesar 10,33 persen. Hal inilah yang mengakibatkan DPPKB bersama dengan dinas kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) mengadakan pelatihan bagi 20 dokter dan bidan serta lima orang penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB) yang memiliki pendidikan bidan di Kabupaten Karawang perihal Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP). “Latihan ini diadakan karena angka capaian KBPP rendah dan kematian ibu dan anak di Karawang ini tinggi. Tahun 2021 kemarin capaian KBPP hanya 10,33 persen,” ujarnya, Rabu (21/9).
Ia melanjutkan bagi wanita yang baru saja melakukan persalinan agar melakukan pemasangan alat KB. Pemasangan KB pasca melahirkan dapat dilakukan beberapa jam hingga 40 hari dari proses melahirkan. Hal itu lah yang membedakan KB interval dengan KB pasca persalinan. Bertujuan agar dapat menunda memiliki keturunan dengan jarak usia yang dekat. “KB interval itu dilakukan jauh setelah proses melahirkan, kalau pasca persalinan adalah KB yang dilayani setelah proses persalinan sampai 40 hari,” tambahnya.
Ia mengungkapkan, hingga bulan Juli 2022 hanya bertambah sebesar 2,32 persen capaian KBPP di Karawang. Saat ini capaian tersebut telah mencapai 12,65 persen. Ia menambahkan capaian target hingga akhir tahun sebesar 30 persen. “Kita mau target di akhir tahun ini bisa sampai 30 persen aja dulu capaiannya,” imbuhnya.
Selama proses pelatihan, seluruh peserta diberikan bekal materi tentang metode untuk melakukan penyuluhan secara dekat kepada masyarakat. Salah satu metode yang digunakan dengan cara menunjukkan alat kb. Selanjutnya penyuluhan dapat dilakukan di berbagai acara. “Sekarang plkb, dokter dan bidan dilatih supaya memberikan konselling secara baik. Selain ngomong, kita juga menunjukkan dengan menggunakan alat,” paparnya.
Saat ini, petugas PLKB sebanyak 245 orang. Ia mengungkapkan jumlah tersebut menjadi kendala untuk program penyuluhan. Jumlah petugas seharusnya sebanyak 309 orang. Ia menambahkan pihak DPPKB memerlukan penambahan jumlah petugas. Kendala tersebut diatasi dengan cara satu petugas menangani dua hingga tiga desa. Kemudian ditambah pula dengan adanya kader. “Idealnya petugas plkb itu masing-masing desa memiliki satu petugas. Saat ini kita hanya punya 245 orang petugas, kami butuh tambahan PLKB. Ini menjadi kendala karena untuk menambah petugas belum mendapatkan izin dari bupati,” tutupnya. (nad)
