KARAWANG,RAKA- Abrasi terus berulang menghantam pesisir Karawang. Pemkab dinilai gagal tangani abrasi. Belum ada strategi serius, sistematis dan berkelanjutan dalam tangani bencana alam ini.
Direktur Eksekutif LBH Cakra Dadi Mulyadi menilai pemerintah daerah belum memiliki strategi yang serius, sistematis, dan berkelanjutan dalam menangani persoalan abrasi yang telah berulang kali terjadi.
Baca Juga : Karawang Terancam Krisis Iklim
“Abrasi bukan kejadian baru, bukan pula insiden sekali dua kali. Ini masalah tahunan yang selalu membayangi kehidupan warga pesisir. Namun hingga kini, penanganannya cenderung bersifat sporadis dan reaktif. Saat bencana datang, bantuan logistik memang disalurkan. Tapi itu hanya penanganan darurat, bukan solusi jangka panjang,” ungkap Dadi, Kamis (19/6).
Menurutnya, fenomena abrasi seharusnya menjadi bahan pemikiran kolektif antara pemerintah, masyarakat, serta para pihak yang selama ini memperoleh manfaat dari kekayaan laut Karawang, termasuk sektor industri, pariwisata, dan energi. Ia menegaskan, bencana alam tidak bisa ditangani dengan cara masing-masing atau sekadar respons sesaat.
“Manusia memang terbatas dalam menghadapi kuasa alam. Tapi itu bukan alasan untuk menyerah. Diperlukan ikhtiar bersama dengan strategi yang matang. Semua stakeholder harus duduk bersama dan memformulasikan kebijakan yang visioner dan konkret,” tegasnya.
Dadi juga menyoroti lemahnya dukungan teknis yang diterima masyarakat pesisir dalam menghadapi abrasi.
“Warga di pesisir punya naluri bertahan, mereka bisa membaca tanda-tanda abrasi. Tapi mereka hanya bisa mengantisipasi sebatas kemampuan seadanya. Mereka butuh pendampingan, bukan sekadar ditinggal berharap pada takdir,” jelasnya.
Tonton Juga : JAJA MIHARJA, APAAN TUH
Ia juga menyayangkan belum adanya program-program permanen dari pemerintah daerah yang benar-benar berpihak pada kehidupan masyarakat pesisir.
“Kami belum melihat adanya skema pembangunan seperti pemecah ombak, reboisasi mangrove, relokasi, atau dinding penahan gelombang yang digarap serius. Semuanya masih banyak yang berhenti di tataran wacana, bahkan kalaupun dilakukan, sering kali terkesan asal-asalan,” tambah Dadi.
LBH Cakra juga mengkritik keras kebijakan Pemkab Karawang yang dinilai tidak berkeadilan dalam menentukan skala prioritas pembangunan. Ia mencontohkan alokasi dana CSR dari PT. Jawa Satu Power yang digunakan untuk pembangunan jalan paving blok di kawasan Tuparev, sementara wilayah pesisir yang terdampak langsung abrasi justru luput dari perhatian serius.
“Secara hukum mungkin tak ada yang dilanggar, tapi secara moral dan keadilan, ini bentuk nyata ketimpangan pembangunan. Pesisir Karawang adalah bagian hilir yang justru menyumbang banyak bagi ekonomi daerah. Tapi perhatian yang mereka terima jauh dari proporsional,” ujarnya.
LBH Cakra berharap, Pemerintah Kabupaten Karawang mulai menaikkan level kultur kerja dan orientasi programnya. “Pemkab harus berhenti bersikap reaktif, berhenti hanya geger saat viral. Pembangunan yang berkeadilan itu bukan hanya membuat rakyat hidup, tapi memastikan mereka punya kehidupan yang layak,” pungkas Dadi. (uty)
