KARAWANG, RAKA- Potensi pelanggaran jelang pemungutan suara 17 April besok sangat tinggi. Politik uang masih jadi perhatian. Bawaslu diminta tidak lengah dalam melakukan pengawasan.
Saat ini logistik pemilu sudah didistribusikan sampai ke tingkat PPS. Seperti PPS Desa Cikampek Utara, Kecamatan Kotabaru. H-1, logistik akan didistribusikan ke tingkat KPPS. “Besok jam 07.00 pagi akan didistribukan ke masing-masing TPS yang ada di Desa Cikampek Utara,” kata Ketua PPS Cikampek Utara, Bayu Rahayu, Senin (15/4).
Menurutnya, dari 54 TPS di wilayahnya, ada 3 TPS yang diniliainya paling rawan. Diantaranya TPS 18, 19 dan 20. Hal itu karena banyak posko-posko pemenangan dan para peserta pemilu (caleg) dan lain-lain. “Dalam penjagaan pun akan diperketat untuk TPS yang rawan,” ungkapnya.
Divisi Pengawasan, Pencegahan, Humas dan PHL Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Karawang Charles Silalahi menuturkan, hari tenang justru sangat berpotensi terjadi pelanggaran, karena semakin dekat ke hari pencoblosan. “Adanya politik uang sampai serangan fajar,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, Bawaslu memperketat pengawasan di masa tenang ini untuk menekan pelanggaran pemilu. “Dari itu Bawaslu Karawang antisipasi dengan sejak hari pertama masa tenang, patroli anti politik uang disemua jajaran 30 kecamatan dan konsentrasi min satu untuk politik serangan fajar,” ucapnya.
Terpisah, Komisioner Bawaslu Jawa Barat Loli Suhenti mengatakan, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Jawa Barat, eskalasinya terus naik. Dari rilis DPTHP-3, lebih dari 50 persen TPS rawan tinggi. “IKP terus di update berdasarkan situasi tahapan yang berjalan.
Meningkatnya posisi Jabar dari rawan sedang menjadi rawan tinggi, berkorelasi dengan upaya penanganan pelanggaran,” jelasnya.
Menurutnya, ada beberapa potensi pelanggaran sebelum pemungutan suara, diantaranya kampanye di masa tenang, politik uang, tidak netralnya ASN, mobilisasi pemilih, pengumuman hari pemungutan suara, distribusi undangan pemilih, kesiapan TPS dan logistik. Untuk mengantisipasi pelanggaran, pihaknya meminta seluruh jajaran pengawas pemilu melakukan patroli pengawasan sampai pemungutan suara. “Melakukan pencegahan dan penindakan praktik politik uang atau barang. Libatkan stakeholder seperti aparat keamanan, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat dan pemerintah. Mari kita kerahkan semaksimal mungkin strategi pencegahan, pengawasan, dan penindakan,” pungkasnya.(apk/acu/asy)
