KARAWANG, RAKA – Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Independent Karawang Bersatu (IKB) melakukan aksi demonstrasi dengan mendatangi gerbang kantor Bupati dan gedung DPRD Karawang, Kamis (29/8).
Selain spanduk bertuliskan “Usut tuntas kasus PDAM” massa aksi juga membawa ayam betina dan obat masuk angin yang diberikan kepada DPRD Karawang. Dalam orasinya, pendemo menyampaikan kekecewaan serta tuntutannya terkait kasus PDAM Tirta Tarum Karawang. Pasalnya, pasca ditetapkannya tiga tersangka kasus korupsi uprating PDAM oleh Kejati Jawa Barat, belum ada kepastian hukum terhadap ketiga tersangka itu. “Kejari Karawang dan Kejati Jawa Barat sudah masuk angin,” tuding Hendra Supriyatna, saat menyampaikan orasinya di depan Gedung Pemda Karawang, kemarin.
Setelah melakukan orasi di depan kantor bupati, massa aksi bergeser menuju gedung DPRD Karawang untuk beraudiensi dan menyampaikan tuntutannya. Di depan gedung tersebut mereka kembali menyuarakan tuntutan dan kekecewaannya. Dengan membawa dua ayam betina dan obat masuk angin sebagai bentuk sindiran terhadap DPRD Karawang, massa aksi terus berteriak mengungkapkan rasa kesalnya terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemda termasuk anggota DPRD Kabupaten Karawang. Mereka menilai bahwa DPRD Kabupaten Karawang seperti tutup mata terhadap kasus dugaan korupsi PDAM yang sudah satu tahun itu. “Anggota dewan tidak punya nyali seperti ayam betina ini. Semuanya sudah ditutup dengan dolar-dolar,” kata Hendra, sambil mengangkat ayam dan satu bok obat masuk angin.
Pada saat di depan gedung, massa aksi tertahan oleh petugas keamanan di DPRD. Hal itu membuat massa aksi semakin kesal dan terus berteriak di depan pintu DPRD. “Dewan itu dipilih oleh rakyat. Piraku eweuh dewan hiji-hiji acan. Iyeu jam kerja. Kami tamu seharusnya tidak dilarang,” teriak salah seorang masa aksi kesal.
Bahkan pada saat ada mobil dewan yang hendak keluar, massa aksi menghalangi dan menyuruh semua yang di dalam mobil untuk keluar. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa di mobil tersebut tidak ada dewan yang kabur. “Semuanya turun. Saya yakin ini di dalam mobil ada dewan. Kondangan itu bisa nanti. Bukan di jam kerja,” ujar Dewi salah satu peserta aksi.
Setelah beberapa lama tertahan, akhirnya massa aksi memaksa masuk dan melakukan swiping semua ruangan gedung DPRD Karawang. “Ini pada kemana. Jam segini dikunci. Gak ada sama sekali. Dewan itu digaji pakai uang rakyat. Jam 11 ini pada nggak ada,” kesal massa sambil menggedor-gedor beberapa pintu di gedung DPRD.
Setelah massa aksi berkumpul di ruang rapat komisi, beberapa anggota dewan seperti Suryana dari fraksi Golkar dan Dedi Rustandi menerima audiensi.
Pada saat diterima Suryana, salah seorang perwakilan massa aksi, Ahmad Fajri, meminta kepastian hukum tentang kasus PDAM diprioritaskan. “Jika tidak ada tindak lanjut kami akan kembali dua September dengan massa aksi yang lebih banyak,” ujarnya.
Suryana mengatakan, mengenai kepastian hukum ada di pihak penyidikan. Namun untuk pelaksanaan penegakan hukum perkara PDAM pihaknya akan suport. “Hari ini kita buatkan surat rekomendasinya,” paparnya.
Sementara itu, Toto Suripto mengatakan, bahwa permasalahan PDAM sudah ditangani dan sudah masuk ke ranah hukum. Yang menjadi leading sektornya ialah Komisi B. Untuk itu, pada saat diminta untuk menandatangani fakta integritas bahwa DPRD akan mengawal itu ia tidak bisa memenuhi permintaan dari masa aksi. “Ini leading sektornya Komisi B. Karena belum terbentuk AKD dan saya juga belum tau akan di komisi berapa jadi gak bisa. Kalau saya sudah tahu akan di Komisi B, saya siap tandatangani,” ujarnya. Setelah selesai berdialog ketiga anggota dewan itu diberikan ayam betina dan minum tolak angin bersama. (nce)
