ANTRE: Sejumlah warga Desa Wancimekar sedang mengantre pembagian dana bantuan sosial di aula kantor Desa Wancimekar, Kecamatan Kotabaru, beberapa waktu lalu.
KOTABARU, RAKA – Jumlah penerima bantuan sosial di Desa Wancimekar, Kecamatan Kotabaru ditambah. Pemerintah tengah melakukan verifikasi data agar bantuan bisa tepat sasaran. Kepala Desa Wancimekar Dimyat Sudrajat mengatakan, Pemerintah Desa Wancimekar khususnya bagian kesra tengah melakukan penginputan data KPM, yang baru saja dimasukkan sebagai calon penerima bantuan sosial. “Data baru ini akan kita masukkan untuk bantuan PKH dan BPNT. Kebetulan memang diminta sama kecamatan pada penambahan jumlah Bansos ini,” ucapnya kepada Radar Karawang, Selasa (31/8).
Ia menambahkan, Beberapa waktu lalu ia melakukan musyawarah desa (Musdes) dengan ketua RT dalam membahas target sasaran yang akan dimasukkan calon KPM bantuan sosial PKH dan BPNT, data yang tengah dilakukan penginputan, real dari para ketua RT yang langsung ia pantau selama pendataan. “Pokoknya kita dahulukan dulu jompo-jompo yang sudah tidak mampu bekerja, jangan sampai ada warga yang dinilai mampu malah masuk data kita. Makanya saat penginputan kita lihat dan selidiki, apakah layak atau tidak,” tambahnya.
Ia mengaku, perbaikan bantuan sosial tidak hanya pada data PKH dan BPNT. Data bantuan dari BLT dana desa 2021 juga akan dilakukan rolling setiap tiga bulan sekali, hal itu untuk memastikan bahwa berbagai bantuan sosial bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. “Angka kemiskinan di Wancimekar memang tinggi, saya tidak malu dan mau gimana lagi. Kita selaku pemerintah desa baru akan memulai dalam mengentas kemiskinan di Wancimekar ini, dengan visi misi yang saya bawa saat pilkades lalu. Potensi Wancimekar juga akan saya gali terus dengan ditemani para pemuda Wancimekar,” akunya.
Sementara itu, Kaur Kesra Desa Wancimekar Fitri mengungkapkan, jumlah data tambahan calon penerima bantuan sosial PKH dan BPNT sebanyak 147 KK, data tersebut akan diserahkan kepada kecamatan dan TKSK. Pihaknya belum bisa memastikan berapa jumlah diantara masing-masing kuota bansos, karena penginputan data dilakukan oleh pemerintah pusat. “Kita hanya menyerahkan datanya saja, untuk pemasukkan data PKH atau BPNT itu urusan pemerintah pusat sih,” pungkasnya. (mal)
