KOTABARU, RAKA – Perekonomian masyarakat terganggu sejak corona mewabah di Karawang. Banyak warga yang jatuh miskin karena kehilangan pekerjaan atau usaha gulung tikar. Menanggulangi hal itu, pemerintah menggelontorkan berbagai macam bantuan diantaranya bantuan langsung tunai dari dana desa. Persoalan muncul karena dana tersebut terbatas, namun jumlah warga yang layak menerima cukup banyak. Sehingga tidak semua orang bisa menerima bantuan tersebut.
Mengakali persoalan itu, Kepala Desa Pangulah Baru Karnalim mengatakan, pendistribusian bansos dilakukan bergiliran oleh pemerintah desa, sehingga bisa menciptakan pemerataan. “Kenapa kita terapkan sistem roling (bergiliran), karena anggaran ini terbatas. Untuk dilakukan pemerataan, solusinya ya harus kita roling atau bergilir,” ungkapnya.
Ia mengaku, pihaknya juga sempat mendapatkan aduan bahwa salah satu warganya yang masuk data KPM Program Keluarga Harapan (PKH), namun bantuan tersebut tidak diterima oleh warganya. “Saya akan coba perintahkan kaur Kesra untuk mengecek langsung dan mendatangi warga tersebut, apakah benar terdaftar dan bantuannya tidak turun, kalau memang iya akan kita bantu supaya masalah ini bisa diselesaikan. Aplagi PKH ini beda halnya dengan BLT dana desa yang memang kita selaku pemerintan langsung mengelolanya. PKH ini bisa tanya langsung sama TKSK,” akunya.
Sementara itu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kotabaru Anas mengungkapkan, pihaknya membenarkan bahwa KPM PKH banyak mengalami kendala, berdasarkan data Siks-NG sebanyak 7000 KPM di Kabupaten Karawang ditidurkan. “Kenapa bisa ditidurkan, karena setiap tahun pendataan ini harus update, nah kalau identitasnya mengalami perbedaan antara KK dan KTP, maka tidak bisa mencairkan,” ungkapnya. (mal)
