CILAMAYA WETAN, RAKA- Tak bisa di wakilkan, Sertifikat tanah melalui program tanah sistematis dan lengkap (PTSL) wajib di terima pemohon. Sertifikat yang sudah terealisasi untuk 293 bidang di Desa Cikarang, Kecamatan Cilamaya Wetan itu di distribusikan bertahap oleh pihak BPN/ATR.
Di sela-sela distribusi sertifikat tahap 3, ketua tim PTSL Desa Cikarang Nata mengungkapkan, undangan untuk menerima sertifikat yang sudah di bagi pemohon ini sifatnya wajib hadir dan tidak bisa di wakilkan meskipun itu anak, istri, suami atau kerabat dekat pemohon.
Artinya, ketika pemohon sertifikat PTSL harus si A, maka yang menerima langsung dari BPN saat distribusi wajib si A, bukan yang lain. Namun sayangnya, tidak semua pemohon menerima sertifikat setiap tahap tersebut, karena ada yang di revisi dan tidak sesuai nama antara sertifikat, AJB dengan identitas kependudukan, atau karena ukuran luas lahan yang di sertifikat ternyata berkurang atau justru bertambah.
Hal ini masih bisa di toleransi dengan revisi ulang, kata Nata, meskipun pemohon yang seharusnya menerima langsung sertifikat ini berada di luar negeri. “Ini yang kami pertanyakan, apakah sertifikat itu tetap bisa di berikan kepada anggota keluarga atau bisa dititipkan malu pemerintah desa,” tanya Nata.
Masalahnya, baru mendapat kabar bahwa BPN mewajibkan pemohon datang dan serah terima langsung sertifikat ini untuk menghindari kekhawatiran yang tidak di inginkan. Adapun kalau pemohon keluar negeri, misalnya menjadi TKW, baik desa maupun anggota keluarganya tidak bisa menerima sertifikat tersebut, tapi pihak BPN akan menang sertifikat tersebut sampai pemohon pulang dan meminta dokumen hak atas tanah tersebut untuk di berikan langsung kepada pemohon. Meskipun sampai 1-2 tahun, pihak BPN menjamin sertifikat tersebut tersimpan rapi di kantor sampai di mohonkan untuk di serahterimakan. “Jadi BPN menahan pendistribusian sertifikat PTSL bagi pemohon yang keberadaannya di luar negeri sampai dia pulang,”
Karena ini masuk program PTSL yang biayanya berpedoman tetap pada SKB 3 menteri, meskipun pemohon pulang dari luar negeri. Ia jamin tidak ada biaya tebusan dan administrasi lainnya kepada BPN, karena sertifikat ini di buat melalui program pemerintah. “Ada sekitar 5 – 10 orang warga kami yang jadi pemohon PTSL ini, justru sedang di luar negri saat sertifikatnya sudah jadi dan siap di distribusikan,” tutupnya. (rok)
