radarkarawang.id – Dinilai mampu tekan baban biaya kesehatan warga, penguatan kader posyandu Jatisari sangat penting dilakukan. Kader posyandu merupakan garda terdepan layanan kesehatan masyarakat.
Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang dalam memperkuat layanan kesehatan dasar kembali mendapat dukungan melalui pelaksanaan Workshop Integrasi Layanan Primer bagi Kader Posyandu.
Kegiatan ini dinilai penting mengingat tingginya beban biaya kesehatan yang masih ditanggung langsung oleh masyarakat (Out-of-Pocket/OOP). Peningkatan kapasitas kader posyandu menjadi strategi kunci yang tidak hanya memperbaiki mutu pelayanan, tetapi juga berpotensi mengurangi beban ekonomi kesehatan di daerah.
Kader posyandu selama ini menjadi garda terdepan layanan kesehatan di berbagai desa di Karawang. Mereka berperan dalam memantau kehamilan, tumbuh kembang balita, mengedukasi remaja, hingga melakukan skrining awal penyakit tidak menular.
Dengan peningkatan kemampuan memberikan layanan terintegrasi mulai dari gizi, PTM, kesehatan ibu-anak, hingga edukasi hidup bersih masyarakat dapat memperoleh layanan dasar tanpa harus mengeluarkan biaya di fasilitas kesehatan formal. Upaya ini diyakini mampu menurunkan beban OOP masyarakat.
Dari sudut pandang ekonomi kesehatan, penguatan fungsi posyandu dapat meningkatkan efisiensi sistem. Integrasi layanan di tingkat dasar mampu mencegah duplikasi program, memperbaiki alur rujukan, dan menekan penggunaan sumber daya yang tidak diperlukan. Semakin optimal posyandu bekerja, semakin sedikit warga yang membutuhkan pengobatan mahal untuk penyakit yang seharusnya dapat dicegah lebih awal.
Promotor Kesehatan Puskesmas Jatisari yang juga mahasiswi S2 Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Maju Elly Badriah Noor menilai, workshop ini sebagai investasi jangka panjang bagi kesehatan masyarakat.
Ia menegaskan, bahwa hasil dari investasi tersebut akan terlihat dalam beberapa tahun mendatang, seperti penurunan angka stunting, berkurangnya kasus hipertensi dan diabetes yang membebani BPJS, serta meningkatnya produktivitas masyarakat desa.
Menurutnya, kader yang berperan sebagai pengendali informasi kesehatan dapat membantu menahan laju pengeluaran kesehatan masyarakat serta mengurangi beban pembiayaan pemerintah. Meski demikian, Elly menekankan bahwa penguatan kader tidak cukup hanya mengandalkan pelatihan.
Pemerintah daerah perlu memperkuat insentif kader, memastikan ketersediaan alat skrining sederhana, serta membangun sistem pencatatan digital untuk mempermudah deteksi dini masalah kesehatan.
“Kolaborasi lintas sektor pemerintah desa, puskesmas, dinas kesehatan, hingga lembaga masyarakat dinilai mutlak diperlukan agar integrasi layanan primer benar-benar berdampak bagi warga,”paparnya.
Diteruskannya juga, pada akhirnya pembangunan kesehatan di Karawang tidak hanya bergantung pada rumah sakit dan tenaga medis, tetapi juga pada peran kader posyandu yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Jika posyandu semakin kuat, maka keluarga Karawang dapat hidup lebih sehat dengan beban biaya kesehatan yang lebih rendah.
“Workshop integrasi layanan primer ini menjadi langkah maju yang patut diapresiasi, sekaligus momentum untuk memastikan bahwa akses kesehatan menjadi hak dasar yang dapat dinikmati seluruh warga tanpa hambatan finansial,”tutupnya. (zal)
