PURWAKARTA, RAKA – Hari anti korupsi internasional yang jatuh tiap tanggal 9 Desember disikapi serius oleh kalangan mahasiswa Purwakarta.
Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Purwakarta, Didin Wahidin mengaku geram atas banyaknya dugaan korupsi yang terjadi di Purwakarta, namun seperti diabaikan begitu saja oleh aparat penegak hukum. “Saya berharap Purwakarta bisa bebas dari segala tindak korupsi. Hal itu jangan jadi sekadar angan-angan saja. Dan sebetulnya bisa terwujud jika ada banyak unsur yang terlibat dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi (tipikor),” katanya.
Didin berpendapat, pelaporan dugaan tindak pidana korupsi adalah salah satu upaya pencegahan yang mestinya bisa didorong oleh banyak kalangan, termasuk mahasiswa. Di waktu yang sama, Pemerintah Daerah selaku pengelola anggaran publik juga harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kepada publik Purwakarta. “Pemerintah Purwakarta harusnya melakukan transparansi publik agar masyarakat bisa ikut terlibat dalam pengawasan setiap program yang dijalankan,” ungkapnya.
Ditanya soal aspek penegakan hukum korupsi di Purwakarta, Didin mengaku geram. Pasalnya, tidak sedikit dugaan tipikor yang seperti diabaikan begitu saja oleh para penegak hukum. “Baru-baru ini KPK hadir ke Purwakarta dan itupun menggeruduk PJT II. Padahal, ada kasus yang juga harus diselidiki KPK, seperti terkait SILTAP, proyek pembangunan mesjid Cilodong, proyek GIC dan banyak lagi. Kasus-kasus tersebut seperti luput dari pengawasan apalagi penindakan,” tegasnya. (ris)
