CILAMAYA KULON, RAKA – Menempati posisi paling buncit dalam pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun, membuat Camat Cilamaya Kulon Basuki Rachmat mengultimatum para kades dan bendahara PBB desa, agar lebih gigih dan giat menagih. Terlebih, pengembalian pajak daerah melalui DBH ke desa-desa bisa lima kali lipat target PBB setiap tahun. “Malu dong, tiap tahun DBH (dana bagi hasil) dikasih gede, tapi timbal baliknya melalui PBB saja susah dan sedikit,” singgung camat.
Ia menambahkan, selain bendahara PBB yang diberikan honorarium dari DBH sebesar Rp750 ribu per bulan, ancaman dendaan pajak setiap bulan September sebesar lima persen yang jatuh tempo, juga dinilai tak berpengaruh terhadap setoran dan kesadaran masyarakat taat pajak.
Adanya DBH berikut luncurannya ini, kata Basuki, diharapkan masyarakat dan petugasnya semakin taat pajak dan tahu manfaat pajak yang kembali lagi untuk pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. “Ada dendaan atau tidak ternyata gak ngaruh banyak juga kalau tidak patuh pajak mah,” ungkapnya.
Ia mengakui jika Kecamatan Cilamaya Kulon ini selalu buncit urusan serapan PBB setiap tahun. Namun, dia selalu beeharap adanya DBH dan manfaatnya ini, bisa menyadarkan semua bahwa PBB itu penting. “Kita akui kecamatan kita selalu berada di urutan buncit pemasukan PBB, kalau ada DBH yang banyak manfaatnya begini, seharusnya kita malu kontribusi ke daerah sedikit,” pungkasnya. (rok)
