KARAWANG

Perbaharui Data DTKS Sebulan Sekali

KARAWANG, RAKA – Dinas Sosial Kabupaten Karawang telah memberikan pelatihan bagi 30 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) berkaitan dengan tata cara menginput data DTKS di aplikasi serta Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos).
Haerudin, kepala Seksi Pemberdayaan Sosial PSKS memaparkan petugas TKSK dan PSM masih mengalami kendala saat menginput data. “Mereka banyak menyampaikan keluhan tentang data DTKS. Data ini harus di update berdasarkan perkembangan penduduk. Misal saat ada warga yang sudah meninggal, di sistem pun harus diperbarui,” ujarnya, pada Selasa (23/8).
Ia menambahkan pihak Dinas Sosial memberikan solusi dengan mendatangkan petugas dari Pusdatin. Data akan diperbarui selama satu bulan sekali. “Sudah dibahas secara bersama dengan petugas Pusdatin untuk memberikan arahan,” sambungnya.
Lilik Raudatul Jannah, ketua TKSK Telukjambe Barat akan mengadakan pertemuan seluruh operator di kecamatan. Hal tersebut bertujuan agar tidak terdapat kesalahan saat menginput data. Bank data yang berisi data masyarakat kurang mampu yang memperlukan pelayanan, bisa tersedia dengan baik. “Kemarin itu ada satu ilmu tentang data, sistem aplikasi. Hari ini juga kami ada pertemuan operator untuk membahas sistem tersebut supaya mereka paham,” ungkapnya.
Data tersebut dapat dilakukan secara musyawarah desa. Hal ini bertujuan agar tidak adanya kesalahan sasaran saat pemberian bantuan. Data tersebut diperoleh dari hasil koordinasi dengan RT. Selain itu petugas pun turun langsunh di lapangan. “Kita sudah rapihkan semua bank data yang sudah berkoordinasi dengan ketua RT. Kita juga survey ke lapangan langsung dan ada arsipnya supaya transparan,” sambungnya.
Ia mengaku saat pertama kali mengumpulkan data tersebut mengalami kesusahan. Saat petugas melakukan survey, masyarakat sering berpikir akan diberikan bantuan. Ia melakukan pendekatan kepada rt dan masyarakat untuk mengatasi kendala. Waktu yang diperlukan untuk pengumpulan yakni 3 bulan. Bank data saat ini telah terpampang di mading kantor desa. “Awalnya susah banget, karena asumsi masyarakat waktu minta ktp dan kk itu akan dapat bantuan. Kita pendekatan ke rt, kalau yang susah ya kita turun langsung,” pungkasnya. (nad)

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button