CILAMAYA WETAN, RAKA – Persoalan data dalam pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) masih menjadi polemik di beberapa desa. Khususnya ketika ada perbedaan data penerima bantuan, antara bank data dari pemerintah pusat dan pemerintah desa.
Terlebih, dalam bantuan BLT ini tidak difokuskan kepada masyarakat miskin saja, namun masyarakat yang terkena dampak wabah penyakit Corona. Dimana, banyak masyarakat mampu yang meminta bantuan BLT ini dengan dalih ikut terdampak.
Di Desa Muarabaru, Kecamatan Cilamaya Wetan misalnya, menurut kadesnya Ato Sukanto, sebelumnya ada masyarakatnya yang dinilai mampu dan bahkan berpendidikan tinggi masih meminta hak BLT kepada pemerintah desa. Bukan hanya itu, ia juga memprovokasi masyarakat untuk meminta bantuan yang sama kepada pihak desa. “Kita hanya beri bantuan kepada masyarakat butuh bantuan ini, bukan mereka yang ingin,” katanya.
Mensiasati hal tersebut, Kepala Desa Sukakerta H Bukhori meminta bantuan kepada amilin di wilayahnya. Karena menurutnya, amil-amil di desanya memiliki data masyarakat tidak mampu, penerima atau mustahiq zakat. “Kita tidak bisa menentukan kriteria miskin itu seperti apa, makanya kita kerjasama dengan para amilin atau pengelola zakat di desa,” ujarnya.
Ia pun menyadari, terdapat dua persoalan yang ia hadapi ketika hendak merealisasikan dana BLT ini. Pertama mengenai sasaran penerima bantuan, dan perbedaan data dari pemerintah pusat dan data dari pemerintah desa. Karena dalam bantuan ini, sasaran penerima bantuan bukan masyarakat miskin saja, tapi mereka yang terkena dampak wabah virus corona. “Tapi alhamdulillah, itu sudah tuhas desa untuk menyelesaikannya,” tegasnya.
Hanya saja, ia kembali menegaskan agar pemerintah desa lain bisa mengikuti caranya, yaitu bekerja sama dengan para amilin atau pengelola zakat, katena ia yakin, para pengelola zakat tahu kriteria fakir dan miskin itu seperti apa. (rok)
