SIAGAKAN PASUKAN: Kapolres Karawang AKBP Nuredy Irwansyah Putra siagakan pasukan.
KARAWANG, RAKA – Jelang pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Makruf Amin 20 Oktober mendatang, akses menuju ke Jakarta bakal diperketat. 1.200 personel gabungan akan mengamankan sejumlah titik di Karawang.
Kapolres Karawang AKBP Nuredy Irwansyah Putra mengatakan, pihaknya akan menurunkan pasukan gabungan dan melaksanakan pengamanan secara terbuka, dengan melakukan penyekatan-penyekatan jika terdapat massa yang ingin menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019. “Kita akan melakukan penyekatan bila mana ada massa yang ingin menggagalkan pelantikan Presiden terutama di jalur-jalur tol seperti tol Karawang Barat, Karawang Timur hingga perbatasan tol Karawang dengan Bekasi,” kata Nuredy, kepada Radar Karawang, Kamis (17/10).
Dalam giat pengamanan nanti, kata Nuredy, personel yang akan diturunkan sebanyak 1.200 personel gabungan untuk menjaga kondusifitas di Karawang. Pengamanan akan dibantu dari unsur TNI, Satpol PP dan Dinas Perhubungan. “Kami terjunkan personel dengan kekuatan full 1.200 personel,” katanya.
Nuredy juga mengatakan, sejauh ini berdasarkan informasi, di Kabupaten Karawang situasinya kondusif dan semua masyarakat menunggu acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dengan aman dan tertib. “Sejauh ini di Karawang keadaan kondusif,” ujarnya.
Ia memastikan, akan mencegah siapa pun yang akan berangkat ke Jakarta saat pelantikan Presiden. Untuk memastikan hal tersebut dia mengaku sudah menghubungi sejumlah sekolah dan meminta pelajarnya tidak berangkat ke Jakarta. “Kita sudah melakukan pertemuan dengan para kepala sekolah dan mereka memastikan mendukung langkah yang dilakukan Polres Karawang dalam pengamanan presiden,” jelasnya.
Kepala SMKN 1 Cikampek yang sekaligus Ketua MKKS Karawang Makmur mengatakan, dalam rangka antisipasi menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, ia menghimbau agar para kepala SMK melakukan upaya lebih untuk menghindari upaya politisasi dengan melakukan kegiatan, koordinasi dan patroli pada hari Sabtu dan Minggu. Selain itu, membuat pembinaan dan pemahaman tentang perkembangan sosial politik serta kesadaran hukum dalam bentuk apel pagi dan sore bersama aparat kepolisian atau TNI. “Melaporkan kepada aparat setempat, apabila mensinyalir ada upaya pergerakan siswa baik di medsos mapum media lainnya. Melakukan koordinasi, komunikasi dan pemantauan di grup WA wali kelas dan wali murid,” ucapnya.
Dihubungi terpisah Ketua BEM UBP Karawang Muhammad Jaelani mengatakan, ia bersama mahasiswa UBP lainnya belum menentukan akan aksi atau tidak. “Belum ada kepastian masih bingung. Sepertinya tidak berangkat,” singkatnya. (nce)
