Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Gerindra, Dapil Jabar 10.
Sudah sekitar 10 bulan, kita mengalami masa pandemi Covid-19. Berbagai dampak dan perubahan dirasakan masyarakat. Mulai dari persoalan ekonomi dimana lapangan kerja makin terbatas, pendapatan dan daya beli menurun. Anak sekolah harus belajar daring (online) dari rumah. Hingga kita harus membiasakan protokol kesehatan 3 M : memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.
Selanjutnya, Pilkada Karawang tahun 2020 sudah selesai dilaksanakan. Mari kita beri kesempatan kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk memimpin Karawang. Kita bisa ikut bersama-sama membangun Karawang dengan memberikan masukan atau berkiprah sesuai bidang kita masing-masing.
Ada beberapa isu penting yang menurut saya menjadi tantangan kedepan di Tahun 2021, yaitu : pendidikan, pengangguran, pertanian dan pengendalian banjir.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membuka kembali sekolah tatap muka pada Januari atau semester genap tahun ajaran 2020/2021. Kebijakan ini menuntut adanya kesiapan dari Pemda dan pihak sekolah untuk memetakan kecamatan zona hijau, swab test bagi tenaga pendidik, kesiapan infrastruktur sekolah, pengaturan jadwal dan kapasitas siswa, serta protokol kesehatan/SOP Adaptasi Kebiasaan Baru di sekolah.
Kemudian, persoalan pengangguran yang dirasakan oleh masyarakat. Pandemi Covid-19 berdampak pada berkurangnya lapangan kerja sehingga pengangguran meningkat. Selain itu, Karawang sebagai kota industri dihadapkan pada kenaikan UMK tahun 2020 yang dapat menyebabkan berpindahnya pabrik keluar Karawang.
Pemda harus memperkuat kerjasama dengan para pengusaha agar tenaga kerja asli Karawang diprioritaskan. Perlu segera dibangun BLK-BLK baru yang selaras dengan kebutuhan industri (link and match). UMKM perlu diberikan stimulus sehingga mampu bertahan di masa pandemi ini. Program padat karya dapat digiatkan, terutama di bidang infrastruktur untuk menyerap tenaga kerja, terutama di pedesaan. Sistem pendaftaran tengaa kerja online yang digagas Pemda patut diapresiasi, namun perlu dilakukan pengawasan sehingga praktek percaloan benar-benar dapat dihilangkan.
Selanjutnya disektor pertanian, persoalan yang paling dirasakan oleh petani adalah ketersediaan pupuk dan penerapan Kartu Tani. Pemda perlu membangun sistem pengawasan yang lebih kuat agar distribusi pupuk lancar atau tidak terjadi kelangkaan pupuk. Saat ini, Kementrian Pertanian sudah memberikan relaksasi dimana petani yang belum memperoleh Kartu Tani, namun sudah terdaftar pada E-RDKK dapat membeli pupuk bersubsidi.
Kemudian yang tidak kalah penting yaitu persoalan banjir yang selalu dihadapi tiap tahun. Saat ini musim penghujan sudah tiba. Puncak banjir di Karawang tahun 2020 terjadi pada bulan Februari.
Data titik-titik banjir seharusnya sudah terpetakan, termasuk tanggul-tanggul sungai yang rawan jebol. Diperlukan kerjasama yang kuat antara Pemda dengan BBWS Provinsi Jawa Barat untuk mengantisipasi sejak dini, melakukan perbaikan tanggul sungai, pengerukan sedimentasi sungai dan menggerakkan masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai sehingga dampak banjir dapat diminimalkan.
Pemda dan DPRD Kabupaten Karawang harus bersinergi untuk menghadapi tantangan pembangunan daerah tahun 2021. Politik anggaran (APBD) perlu diprioritaskan untuk mendukung bidang pendidikan, bidang ekonomi terutama mengatasi angka pengangguran, bidang pertanian dan pengendalian banjir.
Semoga vaksin Covid-19 yang akan diberikan gratis oleh pemerintah pusat menjadi penyemangat baru untuk menyongsong pembangunan daerah tahun 2021. Di masa pandemi Covid-19, kita harus bersatu dan berpikir positif untuk bersama-sama memajukan Kab. Karawang tercinta. (*)
