H. Abdul Hadi Wijaya
PURWAKARTA, RAKA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menargetkan pembelajaran tatap muka akan dimulai pada tahun ajaran baru Juli 2021 mendatang. Terkait hal ini Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat H. Abdul Hadi Wijaya menanggapi kebijakan tersebut.
“Arahan dari kementerian Pendidikan, memulai tatap muka pada Juli 2021.
Sebelumnya pada Januari 2021 lalu sempat direncanakan belajar tatap muka, namun pada saat yang bersamaan jumlah terkonfirmasi COVID-19 tinggi. Maka, terbit Instruksi Presiden untuk Pembatasan Sosial Berskala Besar, sehingga rencana kementerian pun harus ditunda. Karena kesehatan di atas segalanya,” kata Gus Ahad, panggilan akrabnya saat dihubungi melalui selulernya, Kamis (11/3).
Belajar dari kondisi pada Januari lalu, kata Gus Ahad, maka kementerian perlu menyesuaikan berbagai progresnya. “Sehingga kita semua perlu berdoa agar semua berjalan lancar hingga Juli 2021 nanti. Karena dengan kondisi saat ini semua sudah sangat jenuh. Orang tua dan guru sudah sangat menginginkan pembelajaran tatap muka. Yang swasta juga, karena tak ada pembelajaran tatap muka iuran pun sulit ditarik,” ujar Anggota DPRD dari Fraksi PKS ini.
Dirinya menyebutkan, banyak hal yang harus dipersiapkan untuk dapat menggelar pembelajaran tatap muka. Di antaranya mempersiapkan mitigasi, mendata potensi-potensi ancaman atau kerawanan apa saja yang harus dihindari dan apa yang harus disiapkan. Terlebih, protokol kesehatan harus benar-benar dijalankan dengan ketat. “Pembelajaran tatap muka ini membutuhkan banyak persyaratan yang wajib dipenuhi.
Pertama, adalah infrastruktur sekolah. Di mana, kepala sekolah diberikan panduan oleh kementerian dan dinas terkait sesuai dengan kewenangannya. Apa-apa saja yang harus diperiksa secara infrastruktur,” ujar legislator dari dapil Purwakakarta – Karawang ini.
Pria berkaca mata ini pun mengingatkan berbagai kesiapan yang harus dipenuhi dan agar mematuhi rambu-rambu saat pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Dulu, lanjutnya, saat rencana tatap muka Januari itu sudah pernah disiapkan, tapi itu sudah cukup lama tidak dipakai. “Misal flow atau alur sekolah seperti apa, kesiapan UKS ketika ada yang terdampak, hingga aturan jadwal dan sebagainya. Ini perlu dicek ulang dengan panduan-panduan yang tak hanya dari ahli pendidikan tapi juga ahli kesehatan,” ujar Gus Ahad.
Kedua, lanjutnya, kesiapan para guru atau SDM termasuk di dalamnya tenaga kependidikan. Karena akan sangat berbeda belajar tatap muka sebelum COVID-19 dengan saat pandemi ini. “Kita dibatasi banyak hal. Misalkan praktikum namun tetap mematuhi protokol. Guru, tenaga laboran, tenaga administrasi, pustakawan, operator komputer, dan lainnya. Mereka harus dipastikan benar-benar memahami tata laksana pembelajaran tatap muka di masa pandemi. Manajemen sekolah juga kemudian manajemen tenaga-tenaga pendukung seperti kantin dan lainnya,” ujarnya.
Ketiga, kata Gus Ahad, sistem sekolah dan kurikulumnya. Jadi ada penjadwalan, misal kelas paralel ada 10 kelas. Bagaimana penjadwalannya, Senin sampai Jumat berapa jam. Perlu ditata manajemennya, penanggungjawabnya, dan pengawasannya. “Perlu adanya semacam petugas patroli yang tegas yang siap menegur dan mengingatkan apabila ada pelanggaran protokol kesehatan,” kata Gus Ahad.
Yang terakhir, kata dia, adalah sistem di luar sekolah. “Anak sekolah ada transportasi dari rumah ke sekolah, pulang pergi. Ini bagaimana cara mengaturnya. Jangan sampai dia di angkot tertular hingga membawa kuman ke teman-temannya. Sehingga malah jadi kluster,” ucapnya. (gan)
