JAKARTA, RAKA— Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah serius menyiapkan talenta digital untuk mengakselerasi transformasi digital di Indonesia. Menurut Airlangga, keseriusan ini dibuktikan dengan berbagai kebijakan terkait pengembangan talenta digital di Tanah Air.
Menko Perekonomian mengatakan, pada 2030, diprediksi akan terjadi kekurangan 47 juta talenta digital di Kawasan Asia Pasifik. Di Indonesia sendiri, saat ini tiap tahun membutuhkan 600 ribu talenta digital. Sementara, nilai ekonomi digital Indonesia pada 2021 menyentuh angka tertinggi di kawasan ASEAN dan mencapai sebesar 70 miliar dolar AS. Nilai ini diprediksi akan meningkat hingga USD 330 miliar di tahun 2030. Hal itu disampaikan Airlangga saat membuka Indonesia Cloud Day 2022, pada Kamis (1/9). “Pemerintah telah menginisiasi berbagai kebijakan,” tutur Airlangga dalam keterangan, Senin (5/9). Hal itu disampaikan Airlangga saat membuka Indonesia Cloud Day 2022, pada Kamis (1/9).
Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, dengan potensi peningkatan ekonomi digital, kebutuhan talenta digital turut meningkat. Untuk menyiapkan talenta digital ini, pemerintah sudah mengeluarkan Program Kartu Prakerja yang bersifat end-to-end digital. Program ini sebagai pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan berupa bantuan biaya dengan nilai manfaat hingga Rp 3,55 juta bagi tiap individu.
Kartu Prakerja telah menyasar lebih dari 13 juta penerima manfaat dari 514 kabupaten/kota dan memperlihatkan bahwa infrastruktur digital Indonesia telah mampu menjangkau hingga seluruh wilayah. Pemerintah juga telah memberlakukan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai bagian inti dari kurikulum pendidikan di seluruh jenjang pendidikan.
Selanjutnya, Pemerintah juga mendukung upaya peningkatan riset dan inovasi digital, khususnya bagi pengembangan bisnis UMKM dan start-up. Yakni, melalui penciptaan ekosistem yang kondusif dan mampu memperkuat kolaborasi antar-stakeholders serta peningkatan investasi di bidang riset, pengembangan, dan penerapan teknologi digital yang inovatif.
Menko Airlangga menegaskan, pemerintah juga berupaya memperluas konektivitas dengan membangun berbagai infrastruktur digital. Mulai Jaringan Fiber Optic Palapa Ring, Menara Base Transceiver Station (BTS), Satelit Multifungsi Satria pada pulau-pulau yang relatif kecil, perluasan cakupan 4G dan penerapan 5G, hingga pembangunan Pusat Data Nasional di sejumlah lokasi strategis.
Bahkan, pemerintah juga berperan dalam penetapan akselerasi digitalisasi sebagai salah satu agenda utama Presidensi G20 Indonesia. Hal ini guna mendorong deliverables konkret untuk transformasi digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Literasi digital juga akan menjadi bagian dari target ASEAN dalam bentuk Digital Economy Framework yang diharapkan dapat didorong melalui kepemimpinan Indonesia pada ASEAN tahun 2023 mendatang. “Saya berharap banyak wadah untuk mewujudkan tonggak digital Indonesia dalam memfasilitasi kolaborasi para profesional digital, membangun talenta digital, membuka akses teknologi untuk semua, dan mendorong dampak berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia,” tegas Menko Airlangga. (rls)
